Soal Instruksi Penggunaan Anggaran BTT untuk Tangani PMK, Ini Kata Wali Kota Malang

MALANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menginstruksikan seluruh kepala daerah menyiapkan anggaran penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ternak. Kepala daerah bisa menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) di masing-masing daerah.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari penggunaan anggaran BTT untuk penanganan PMK.

Baca juga: Insiden Pelemparan Batu kepada Pengguna Jalan Tol Pandan-Malang Berakhir Damai

"Mekanismenya boleh enggak BTT langsung? Kita akan lihat dulu karena di klausul BTT digunakan itu ada persyaratan-persyaratan," kata Sutiaji di Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (31/5/2022).

Sutiaji berjanji segera menyiapkan anggaran khusus penanganan PMK melalu mekanisme Perubahan APBD 2022.

Saat ini, kata dia, penanganan PMK akan diprioritaskan menggunakan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.

Ditanya soal berapa kebutuhan anggaran penanganan PMK, Sutiaji mengaku masih menghitung ketersediaan anggaran yang ada.

"Nanti mekanismenya tetap pakainya di APBD perubahan, tapi Insya Allah kita lakukan sesegera mungkin. Kalau yang sekarang kemungkinan melalui kegiatan pendanaan yang ada, tidak pakai BTT," katanya.

Soal instruksi pembuatan Surat Keputusan (SK) Satuan Gugus Tugas Penanganan Wabah PMK Pada Hewan Ternak oleh Gubernur Jawa Timur, Sutiaji akan membuatnya.

Pihaknya juga terus melakukan langkah mitigasi, terutama pengawasan dan perlindungan hewan ternak serta edukasi kepada para peternak terkait PMK.

"Segera, maka akan kami lakukan mitigasi, laporannya sudah mulai sebenarnya, tinggal bagaimana terkait pengawasan kita lakukan terus seperti halnya pandemi Covid-19 itu," katanya.

Terkait adanya keluhan dari peternak karena tukang jagal lebih mencari sapi yang terjangkit PMK, menurutnya hal itu tidak masalah. Namun, Sutiaji berharap para jagal bisa membeli hewan ternak yang sehat.

"Tapi kita minta juga ke para jagal melakukan yang baik, walaupun kaitannya boleh dikonsumsi, jangan sampai ini menjadi operandi, itu yang nggak boleh," kata Sutiaji saat ditemui di Universitas Islam Malang, Minggu (29/5/2022).

Terpisah Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, sisa anggaran BTT sekitar Rp 40 miliar. Jika Pemkot Malang mengajukan anggaran untuk penanganan PMK melalui BTT, DPRD akan menyetujuinya.

"Masih sangat bisa kalau memang itu perintah provinsi, saya minta untuk Pemkot Malang untuk segera menganggarkan untuk itu, karena apa? Karena sebentar lagi sudah Idul Adha, kita ingin betul-betul steril," kata Made di Malang, Senin (30/5/2022).

Baca juga: Stabilkan Harga, Pemkab Malang Distribusikan 37 Ton Minyak Goreng Curah

Dia juga menyarankan adanya pengawasan lalu lintas hewan ternak oleh Dispangtan Kota Malang.

"Malah Pak Kapolres ada usulan menarik agar sapi-sapi yang masuk ke Kota Malang disterilkan terlebih dahulu atau dikarantina, disiapkan tempat dipinggiran atau di Kedung Kandang, siapa penanggungjawabnya ya RPH yang mengawasi," kata Made.