Keran Ekspor Dibuka, Polisi Pastikan Penyelundupan Minyak Goreng ke Timor Leste Tetap Diproses

SURABAYA, KOMPAS.com - Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menegaskan, akan terus melakukan proses hukum terhadap kasus ekspor ilegal atau penyelundupan 8 kontainer  minyak goreng ilegal ke Timor Leste dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Proses hukum terus dilanjutkan meskipun per Senin (23/5/2022) pemerintah kembali membuka keran ekspor minyak goreng.

"Proses hukum lanjut, karena aksi kejahatannya saat larangan diberlakukan," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Anton Elfrino Trisanto melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Senin sore.

Baca juga: Polisi Gagalkan Ekspor Ilegal 8 Kontainer Minyak Goreng ke Timor Leste

Sampai saat ini, sudah ada 2 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus ekspor ilegal tersebut, yakni pria berinisial E yang berperan penyedia dokumen, dan R yang berperan sebagai pembeli yang hendak menjual ke Timor Leste.

Sebanyak tujuh orang saksi dari berbagai pihak juga sudah diperiksa.

"Dalam waktu dekat kami juga akan memeriksa pihak eksportir," jelasnya.

Baca juga: Mobil Pelat Merah Milik Pejabat Pemkot Surabaya Terobos CFD, Nyaris Tabrak Anak-anak

Seperti diberitakan, polisi menggagalkan ekspor 8 kontainer berisi minyak goreng kemasan secara ilegal ke Timor Leste dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Ekspor tersebut digagalkan tim gabungan Satgas Pangan Bareskrim, Polda Jatim dan Bea Cukai Rabu (4/5/2022) lalu.

Saat itu tim gabungan menemukan 3 kontainer di Depo kontainer Meratus Jalan Tambak Langon Surabaya.

Baca juga: Kerusakan Landasan Pacu Bandara Juanda Surabaya karena Ada Pergerakan Tanah

Di waktu yang sama, ada 5 kontainer lagi berisi minyak goreng kemasan yang siap diberangkatkan ke Dili Timor Leste dari Terminal Teluk Lamong.

Menurut Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKP Arief Ryzki Wicaksana, 8 kontainer itu berisi 162.642 liter atau 121.975 ton dengan 3 merek yakni Tropical, Tropis dan Linsea.

"Kalau dirupiahkan nilainya mencapai Rp 3,7 miliar," katanya.

Baca juga: Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Informasi tentang ekspor ilagal tersebut, menurut Arief, sudah terdeteksi sejak 28 April 2022 lalu, namun masih perlu dilakukan pendalaman dan pembuktian.

"Dalam dokumen ekspor, pelaku memalsukan barang dengan menyebut barang yang diekspor tersebut adalah barang makanan dan minuman," terangnya.

E dan R dijerat Pasal 52 Jo 112 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perdagangan dengan ancaman penjara 5 tahun.

Keduanya juga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang barang yang dilarang untuk diekspor.