Mahasiswa Demo di DPRD Jember, Tolak Penundaan Pemilu hingga Kenaikan Harga BBM

JEMBER, KOMPAS.COM – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Jember menggelar aksi di bundaran DPRD Jember, Jawa Timur pada Selasa (12/4/2022).

Mereka menolak wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Dalam orasinya, mereka juga menolak kenaikan harga BBM, minyak goreng, hingga pajak.

Baca juga: Fakta di Balik Anggota Brimob Meninggal Usai Amankan Demo Mahasiswa di Kendari

“Kami hadir mewakilkan suara rakyat. Kawan-kawan sudah melihat, ibu kita kesusahan minyak goreng, BBM naik, pajak naik,” ucap salah satu mahasiswa saat berorasi, Selasa.

Mereka menilai kenaikan harga tersebut akan berdampak pada kenaikan bahan pokok lainnya.

“Kebijakan kenaikan harga Pertamax dan naiknya PPN membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki prioritas kebijakan selama pandemi,” kata koordinator aksi, Muhammad Yayan.

Selain itu, mahasiswa menilai wacana penundaan Pemilu sangat tidak etis disuguhkan oleh para pejabat karena melanggar Pasal 7 dan Pasal 22E UUD RI 1945.

Pasal itu menyebutkan bahwa jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu kali masa jabatan.

“Tentunya ini sangat melukai hati masyarakat,” ujar dia.

“Seharusnya pemerintah fokus untuk memulihkan situasi saat ini yang belum stabil,” tambah dia.

Baca juga: Video Viral Maling di Jember Tertangkap Mencuri Pisang, Jadi Sasaran Amukan Warga

Untuk itu, para mahasiswa menuntut agar Ketua DPRD Kabupaten Jember dan perwakilan parpol dalam komisi menandatangani pakta integritas mendesak Ketua DPR RI serta Presiden secara tegas menolak penundaan Pemilu 2024.

Tuntutan kedua, DPRD Kabupaten Jember mendesak DPR RI dan MPR RI supaya tidak mengamendemen UUD RI tahun 1945.

Tuntutan ketiga, mendorong DPRD Kabupaten Jember agar mendesak presiden segera menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak goreng dan meminta presiden untuk me-reshuffle menteri perdagangan.

Tuntutan terakhir, mendesak pemerintah untuk mencabut ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.