Cerita Warga Korban Gempa Bumi Malang, Utang Rp 150 Juta demi Perbaiki Rumah yang Ambruk

MALANG, KOMPAS.com - Setahun yang lalu, gempa bumi magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya pada 10 April 2021.

Ratusan rumah warga mengalami kerusakan akibat bencana alam tersebut.

Hingga setahun berlalu, banyak warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 11 April 2022: Pagi Cerah, Sore Hujan Ringan

Padahal setelah peristiwa gempa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat itu Doni Monardo menjanjikan bantuan dana stimulan untuk perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa bumi.

Jumlah yang dijanjikan sebesar Rp 50 juta untuk rumah yang mengalami rusak berat.

Kemudian Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan.

Hingga saat ini, bantuan bagi warga korban gempa bumi tersebut masih menjadi tanda tanya.

Utang untuk perbaiki rumah

Salah satu warga terdampak gempa bumi di kawasan Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sri Suwarni mengaku mempunyai utang Rp 20 juta untuk memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan.

"Utang Rp 20 juta ini dulu karena saya menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor suami saya. Hingga saat ini masih saya cicil," ungkapnya saat ditemui, Senin (11/4/2022).

Baca juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Malang Hari Ini, 12 April 2022

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN Ilustrasi Gempa Bumi

Sri Suwarni berutang sekitar bulan Juni 2021. Dia menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki atap yang hampir ambrol dan sebagian fondasi yang roboh di bagian belakang rumahnya.

"Untuk menyicil utang pegadaian BPKB sepeda motor ini kami dapatkan dari hasil kerja suami sehari-sehari sebagai buruh tani," jelas perempuan berusia 46 tahun itu.

"Tapi selain utang dari pegadaian BPKB ini, saat itu kami juga dibantu dana oleh lembaga bantuan sosial. Jadi ya lumayan buat tambahan perbaikan. Kalau dari pemerintah belum pernah ada," imbuhnya.

Baca juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Malang Hari Ini, 12 April 2022

Utang Rp 150 juta

Sementara warga lain, Mujiati lebih parah lagi. Ia mengaku mempunyai tanggungan utang mencapai Rp 150 juta untuk perbaikan rumahnya yang mengalami kerusakan berat.

"Iya, total saya punya utang segitu, Rp 150 juta untuk membangun rumah kami kembali. Utang ke sanak saudara," jelasnya.

Ia menceritakan akibat peristiwa gempa bumi itu, rumahnya ambruk total. Setelah itu, dia sempat tinggal di hunian sementara (huntara) yang terbuat dari terpal bertiang bambu.

"Beberapa waktu kemudian saya berinisiatif untuk membuat hunian sementara yang lebih layak, terbuat dari asbes," ujarnya.

Baca juga: Catat, Rincian Tarif Tol Solo-Malang Saat Mudik Lebaran 2022

Hunian sementara di bantaran sungai itu seluas 3x5 meter, berdiri di atas tanah pinjaman dari dari tetangganya.

"Untuk membangun ini kami juga biaya sendiri, dan beberapa dibantu oleh lembaga bantuan sosial," jelasnya.

Selama ini, ibu dari satu anak itu memang mendapat Dana Tunggu Hunian (DTH) senilai Rp 500.000 per bulan dan berjalan selama 6 bulan.

Dana itu juga bersumber dari BNPB dan didistribusikan oleh BPBD (Badang Penanggulagan Bencana Daerah) Kabupaten Malang.

"Bantuan ini sudah berjalan dua tahap. Tahap ketiga belum cair," ujarnya.

Baca juga: Diduga Depresi, Pria Ini Serang Warga di Malang dengan Pisau, 3 Terluka

Kini, proses pembangunan rumahnya tersebut sudah berjalan sekitar 50 persen. Tampak fondasi rumah sudah berdiri, tapi masih berupa batu bata.

Mujiati menyebutkan, pembangunan rumah itu dikerjakan sendiri oleh anaknya setiap hari, sepulang dari kerja sebagai buruh tani.

"Iya, dikerjakan sendiri oleh anak saya, dicicil sedikit demi sedikit, setiap hari. Agar bisa menghemat biaya," pungkasnya.

Baca juga: Penjual Takut Rugi, Kawasan Kayutangan Heritage Malang Batal Jadi Pasar Takjil

Penjelasan BPBD

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Sadono Irawan membenarkan bahwa dana stimulan perbaikan rumah memang belum turun.

"Januari lalu sudah dibahas petunjuk teknisnya, dan kini sekitar 1.020 rumah rusak berat akibat gempa bumi posisinya berada di sekretaris utama BNPB dan memasuki proses verifikasi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)," ungkapnya saat ditemui, Senin (11/4/2022).

Kemudian, sekitar 10 hari lalu, Sadono menyebutkan, BPBD Kabupaten Malang mengirimkan proposal kedua untuk rumah yang rusak ringan dan sedang.

Sebab, perlu adanya proses verifikasi ulang lantaran diketahui terdapat warga sudah membangun secara swadaya.

Baca juga: Melihat Tradisi Khataman Kitab Kuning di Ponpes Raudlatul Ulum Malang Selama Ramadhan

"Kondisi ini menjadi pertimbangan lagi. Rencana awal yang diberikan dalam bentuk banguan berubah menjadi bantuan tunai, dan mayoritas dari korban menghendaki tunai. Saat ini kami menunggu jawaban dari BNPB," tuturnya.

Proses pencairan dana stimulan di Kabupaten Malang, menurut Sadono, memang lebih lambat, karena jumlah warga terdampak gempa bumi yang rumahnya mengalami kerusakan di Kabupaten Malang lebih banyak dibanding kabupaten/kota lain.

Hal itu menjadi kendala tersendiri sehingga membuat proses verifikasi lama. Ditambah dengan banyaknya masalah ketidaksesuaian data administrasi kependudukan.

"Jumlah kerusakan rumah di Blitar hanya seribuan dan kita ada 8.900 lebih terverifikasi," pungkasnya.