"Tapi Gribig itu kalau kita lihat banyak lubang, semacam itu kan harus digarap satu ruas, nggak bisa spot-spot," katanya.
Nantinya hasil pendataan akan dilakukan telaah dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Malang untuk mendapatkan persetujuan dimasukkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
"Selanjutnya masuk ke RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) untuk jadi DPA, jadi nggak bisa BTT (Belanja Tidak Terduga) langsung turun gitu," katanya.
Diah juga mengungkapkan untuk pemeliharaan jalan secara rutin setiap tahunnya membutuhkan anggaran dengan kisaran Rp 50 miliar.
Namun hal itu tidak bisa terpenuhi karena adanya keterbatasan.
"Sehingga harusnya jalan pada tahun itu dipelihara, akhirnya molor. Ya jadi terjadi begini ini, ya wajar," katanya.
Baca juga: Viral Video Warga Sumedang Tanam Pohon dan Tebar Ikan di Jalan Rusak, Ini Penjelasan Pemkab
Lebih lanjut, untuk proses mekanisme yang ada diperkirakan membutuhkan waktu selama satu bulan. Sedangkan untuk memulai pengerjaan fisik sekitar Mei mendatang.
"Kalau melihat keinginan dari Pak Wali ada percepatan, ya mesti sekitar satu bulanan ya, malah kalau bisa sebelum satu bulan sudah tuntas dan Mei harapannya bisa mulai," katanya.
DPUPRPKP Kota Malang juga menargetkan pada akhir 2023 untuk permasalahan jalan berlubang dapat tuntas sesuai hasil pendataan yang ada tahun ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.