Marak Tambang Pasir Ilegal, Bupati Lumajang Akan Bentuk Satgas Pertambangan

LUMAJANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akan membentuk Satgas Pertambangan sebagai respons atas aktivitas pertambangan pasir ilegal yang semakin marak usai terjadi erupsi Gunung Semeru pada awal Desember 2021.

Hal itu disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dalam rapat terbatas yang berlangsung di Gedung PKK Lumajang, Rabu (6/4/2022).

Menurtnya, intervensi pemerintah dalam penertiban aktivitas tambang perlu ditampakkan lantaran banyaknya pertambangan ilegal yang terjadi.

Baca juga: Tanggapan Bupati Lumajang soal Perusahaan Tambang Klaim Kantongi Izin

"Pemerintah harus hadir untuk melakukan penataan, karena banyak yang ilegal. Dan, kebanyakan yang berizin malah kalah dengan yang tidak berizin. Prinsipnya nanti bersama-sama kita tata pengelolaannya dari hulu sampai hilir agar lebih baik," kata Thoriq di Gedung PKK, Rabu.

Senada dengan Thoriq, Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka menjelaskan, secara geografis wilayah Lumajang diberkahi dengan pasir yang melimpah. Namun, pengelolaan yang kurang baik akan membuat keberadaan pasir di Lumajang tidak menjadi berkah bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, perlu dibuat aturan yang kompleks dalam penanganan tambang karena banyak pihak yang terlibat di dalamnya.

Baca juga: Sengkarut Tambang di Lumajang, Perusahaan Klaim Kantongi Izin Operasi

"Pasir ini kan berkah yang luar biasa besar untuk Lumajang, maka harus dibuat aturan yang detail dari hulu sampai hilirnya, supaya semua berjalan dengan baik dan menjadi berkah bagi masyarakat," ungkap Dewa.

Wakil Ketua II DPRD Lumajang, Oktafiyani meyakini, jika sektor pertambangan dikelola dengan baik, maka akan menambah pendapatan untuk Kabupaten Lumajang.

"Saya rasa ini memang perlu segera direalisasikan, karena kita ketahui masyarakat kita banyak yang terjun dalam dunia pertambangan pasir. Jadi, jika ini berjalan dengan baik akan mampu meningkatkan PAD Lumajang," tambahnya.