Kades di Kawasan Proyek Kilang Minyak Tuban Ancam Laporkan Pegawai Pertamina ke Ahok

TUBAN, KOMPAS.com - Sejumlah kepala desa di kawasan proyek strategis nasional pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur, menyatakan akan melaporkan pegawai PT Pertamina (Persero) ke Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, buntut komunikasi para pegawai yang dinilai buruk. 

Kades Wadung Sasmito menilai, pegawai Pertamina yang bertugas di lokasi pembangunan kilang minyak di Tuban tak bisa berkomunikasi dengan baik kepada warga sekitar.

Hal ini, menurutnya, terlihat ketika pegawai Pertamina bersikap acuh saat beberapa kali didatangi para kades sebelum warga beraksi di depan kantor PT Pertamina Grass Root Refinery (GRR) belum lama ini.

Aksi itu dilakukan sejumlah warga untuk menagih janji PT Pertamina GRR Tuban yang menyatakan akan memprioritaskan warga lokal sebagai pekerja sebagaimana yang dijanjikan saat proses pembebasan lahan.

Baca juga: Kisah Warga Tuban yang Terdampak Proyek Kilang Minyak, Kini Tak Punya Pekerjaan

"Kalau cara komunikasi pegawai Pertamina di kilang minyak buruk, saya akan laporkan ke Pak Ahok. Saya akan katakan kalau pegawai di Tuban tak becus untuk komunikasi dengan warga sekitar kilang," kata Sasmito kepada Kompas.com, Senin (24/1/2022).

Bahkan, menurutnya, upaya para pejabat Kecamatan Jenu untuk menjembatani keperluan warga sekitar tak mendapatkan respons yang baik dari pegawai Pertamina di Tuban. 

Sasmito menyatakan, pada dasarnya para pemuda dan tokoh masyarakat termasuk pemerintah desa di kawasan kilang minyak berkomitmen menyukseskan program strategis nasional (PSN) pembangunan kilang minyak PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).

"Program kilang minyak jangan dirusak oleh komunikasi yang buruk. Selama ini, kades menjadi bemper kilang karena terkesan diadu domba ketika ada lowongan pekerjaan," imbuhnya.

Sasmito meminta pegawai Pertamina di kilang minyak untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

"Terkait kebutuhan tenaga kerja yang bisa dikerjakan warga lokal, khususnya dalam rekrutmen sekuriti untuk diprioritaskan warga lokal di desa sekitar," ungkapnya.

Baca juga: Tak Dipekerjakan, Warga Sekitar Proyek Pembangunan Kilang Minyak di Tuban Berunjuk Rasa

Arifin, Kepala Desa Beji menambahkan, para kades menginginkan adanya komunikasi terlebih dahulu dengan pemdes agar dapat disosialisasikan sebelum perekrutan.

Sebab, jika ada miskomunikasi soal tata cara tes dalam perekrutan, maka kades menjadi sasaran kecurigaan dan amarah warga.

"Seperti tes sekuriti ada yang tanda tangan dan ada yang tidak, bagi peserta yang tidak tanda tangan langsung mencurigai kalau pesanan kades," kata Arifin menimpali pernyataan Sasmito.

Arifin mengaku tertekan karena banyaknya tuntutan dan terus berusaha mendamaikan warga. 

Sebagai pemangku kepentingan desa, Arifin menyatakan tetap berpikir positif dengan harapan ada perbaikan ke depannya.

Baca juga: Penyesalan Warga Kampung Miliarder di Tuban, Terpaksa Jual Sapi untuk Bertahan Hidup

"Tapi hingga pekerjaan hampir selesai tidak ada itikad baik untuk komunikasi dengan desa," ujarnya.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Pertamina terkait persoalan tersebut.

Sebelumnya, perwakilan PT Pertamina GRR yang ada di lokasi, Solikhin mengatakan akan menyampaikan tuntutan warga ke pihak manajemen corporate di pusat.

Sebab, pihaknya mengaku tidak mendapat kewenangan atau berhak memberikan keterangan kepada publik terkait permasalahan tersebut.