Harga Porang di Jatim Anjlok, Petani Mengadu ke Dewan hingga Minta Bantuan Pemprov

SURABAYA, KOMPAS.com - Hartoyo, koordinator pegiat budi daya tanaman porang kini harus mencari solusi agar harga porang kembali stabil.

Menurutnya, harga porang kini sedang terjun bebas dari semula per kilo dibandrol Rp 10.000 saat ini turun menjadi Rp 7.000, bahkan bisa Rp 6.500 per satu kilogram.

"Puluhan petani dan pengusaha porang di Jatim, tadi kami mengadu ke DPRD Jatim, kami sengaja mengadukan perihal hancurnya harga porang yang sebelumnya menjadi komoditi idola di Jatim," kata Hartoyo, saat dikonfirmasi, Kamis (28/10/2021).

Kondisi yang sedemikian membuat Hartoyo dan kawan-kawannya meminta agar peran Pemprov Jatim hadir secara nyata untuk memperhatikan nasib para petani porang.

Baca juga: Folklor Panji, Etos Masyarakat Majapahit...

“Harga porang akhir-akhir ini merosot sekali. Tadi, kami sudah sampaikan ke wakil kami, kami minta Pemprov Jatim untuk memperhatikan petani porang. Saat ini kegiatan pertanian porang berhenti total karena ambruknya harga porang," terang dia.

Pria berdarah Ngawi itu, memaparkan kondisi terkini rendahnya harga jual yang berpotensi tidak mencapai biaya yang telah dikeluarkan oleh petani, mulai dari proses penanaman, perawatan, sampai panen sehingga akan menimbulkan kerugian yang besar bagi mereka.

Dia menilai, anjloknya harga jual porang disebabkan regulasi ekspor porang yang semakin sulit dan persaingan harga pasar dikancah internasional.

“Anjloknya harga porang karena regulasi ekspor porang yang kian sulit. Hal ini tidak lepas dari persaingan perdagangan porang internasional, sebab beberapa negara juga sudah mulai membudidayakan porang seperti Myanmar, Thailand, atau Vietnam,” ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto yang menerima keluh kesah para petani porang, mengatakan, untuk menstabilkan harga porang dalam negeri menurutnya harus dibangun ekosistem bisnis porang yang baik sehingga baik petani maupun industri tidak rugi.

“Salah satu upaya yang bisa kami lakukan adalah dengan membentuk asosiasi perusahaan-perusahaan pabrik pengolahan porang dalam negeri supaya harga bisa lebih mudah dikendalikan," papar Soetjipto.

Baca juga: Kasus Korupsi Pemotongan Honor THL PDAM Kota Madiun, Ini Tanggapan Dirut

Di sisi lain dia ikut berharap Pemerintah Provinsi Jatim juga turun tangan melihat kondisi saat ini, agar para petani porang di Jatim bisa terlindungi dan tetap bisa beroperasi.

“Seharusnya pergub untuk porang yang sudah ada ini, benar-benar membantu sejahterakan petani. Jangan sampai membuat petani porang kesusahan,” ujar dia.

Dia berharap, ada sinergitas yang harmonis lintas OPD dan juga dengan para petani yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan warga Jatim terutama para petani porang.

"Perlu juga ada sinergitas OPD terkait misalnya Disperindag, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian Jatim untuk menyejahterakan petani porang," pungkas dia.