Soal Larangan Mudik Lebaran, Gubernur Jatim: Kami Berharap Kebijakan Pusat Diikuti Daerah

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 merupakan upaya menjaga kasus positif Covid-19 yang mulai melandai.

Khofifah mengakui, kasus positif Covid-19 di Jawa Timur mulai landai sejak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Baca juga: Musim Panen, Khofifah Minta Bulog Serap Beras Petani 2.000 Ton Per Hari

Khofifah berharap masyarakat bisa menjaga kondisi tersebut. Ia juga mengingatkan, kebijakan larangan mudik itu dibuat berdasarkan pertimbangan matang.

"Kami juga berharap seluruh kebijakan pusat diikuti daerah, supaya yang sudah kondusif dan melandai ini bisa terproteksi," kata Khofifah di Surabaya seperti dikutip dari Antara, Jumat (26/3/2021).

Ia pun meminta masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Kami semua pada posisi menjaga suasana yang sudah mulai melandai, kemudian positif rate turun. Ini yang memang harus dijaga semuanya," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 yang berlaku bagi semua pihak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat.

Baca juga: Pesan WhatsApp Tak Kunjung Dibalas, Perempuan Ini Antar Mayat Bayi ke Rumah Pacarnya

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, usai rapat.

Keputusan tersebut diambil mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.