Duduk Perkara Iuran bagi Warga Non-pribumi di Surabaya yang Viral

Kompas.com - 22/01/2020, 11:08 WIB
Surat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi. istimewaSurat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi.

Kemudian, (3) dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Untuk itu, kata Eddy, setiap musyawarah yang dilakukan RT dan RW sah, asalkan didasari atas musyawarah warga setempat.

Namun, hasil musyawarah itu, apabila berbunyi pungutan, tetap harus mendapatkan evaluasi dari lurah.

Selain itu, evaluasi juga harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

"Aturan itu tidak dapat dilaksanakan kalau belum ada evaluasi lurah. Artinya, keputusan dari RW 03 Bangkingan ini, belum bisa dilaksanakan sebelum ada evaluasi dari lurah," ujar Eddy.

Mantan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya ini menjelaskan, lurah diberi waktu untuk melakukan evaluasi selama 7 hari sejak keputusan tersebut diserahkan kepada lurah.

"Kalau aturan itu tidak diserahkan kepada lurah, justru tidak akan berlaku atau tidak bisa diterapkan," kata dia.

Mengenai penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi, menurut Eddy, ia menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan adalah warga penduduk setempat dan warga pendatang, bukan soal suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Meski demikian, ia menyebut penggunaan kata-kata pribumi dan non-pribumi cukup sensitif dan seperti kembali ke masa orde baru.

"Makanya kita harus lebih berhati-hati untuk menyebutkan kata-kata itu. Tetapi, tanpa bermaksud mendiskreditkan salah satu pihak, sebenarnya hal tersebut adalah biasa saja," kata Eddy.

"Cuma kan sensitivitas masyarakat ketika ada kata-kata itu, nampaknya seperti kembali ke masa-masa orde baru," kata Eddy.

Konfirmasi pembuat aturan

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Bangkingan Paran membenarkan bahwa ada kebijakan tentang iuran membangun rumah, PT, maupun CV yang ditujukan kepada warga non-pribumi.

Ia mengatakan, meski surat itu sudah diputuskan dan telah disepakati RT 01 hingga RW 05 Kelurahan Bangkingan, kebijakan tersebut belum diserahkan kepada pihak kelurahan.

"Belum, belum, belum (di kelurahan)," kata Paran saat dihubungi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Rapid Reaktif, Oknum Polisi Pasien Covid-19 Terekam Mesum di Ruang Isolasi, 2 Pegawai RS Jadi Tersangka

Hasil Rapid Reaktif, Oknum Polisi Pasien Covid-19 Terekam Mesum di Ruang Isolasi, 2 Pegawai RS Jadi Tersangka

Regional
Wagub Jabar Bikin Kampung Santri, Muslimah Harus Berkerudung dan Pasar Tutup Jelang Shalat Jumat

Wagub Jabar Bikin Kampung Santri, Muslimah Harus Berkerudung dan Pasar Tutup Jelang Shalat Jumat

Regional
Dedi Mulyadi: Menteri LHK Bertugas Rawat Alam, Bukan Salahkan Hujan

Dedi Mulyadi: Menteri LHK Bertugas Rawat Alam, Bukan Salahkan Hujan

Regional
Keluhan Petani di Depan Kapolres: Tak Harus Ada Pupuk Bersubsidi, yang Penting Mudah Mendapatkannya

Keluhan Petani di Depan Kapolres: Tak Harus Ada Pupuk Bersubsidi, yang Penting Mudah Mendapatkannya

Regional
Fakta Paman Cekoki Bayi 4 Bulan dengan Miras, Viral di Medsos hingga Pelaku Ditangkap

Fakta Paman Cekoki Bayi 4 Bulan dengan Miras, Viral di Medsos hingga Pelaku Ditangkap

Regional
Penjelasan Polisi soal Aksi Pengejaran Truk di Tol Pasuruan yang Viral

Penjelasan Polisi soal Aksi Pengejaran Truk di Tol Pasuruan yang Viral

Regional
Kondisi Gunung Merapi Sepekan Terakhir, Terjadi 282 Kali Guguran Lava Pijar

Kondisi Gunung Merapi Sepekan Terakhir, Terjadi 282 Kali Guguran Lava Pijar

Regional
'Saya Dipanggil karena Anak Saya Tidak Pakai Jilbab'

"Saya Dipanggil karena Anak Saya Tidak Pakai Jilbab"

Regional
Sebelum Terkonfirmasi Positif Covid-19, Bupati Sleman Sempat Bertemu Sri Sultan HB X dan Menteri KP

Sebelum Terkonfirmasi Positif Covid-19, Bupati Sleman Sempat Bertemu Sri Sultan HB X dan Menteri KP

Regional
Paman yang Cekoki Miras ke Bayi 4 Bulan Terancam 10 Tahun Penjara

Paman yang Cekoki Miras ke Bayi 4 Bulan Terancam 10 Tahun Penjara

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bule Asal Belanda Jualan Mi Ayam di Yogya | Ini Rahasia Suku Baduy Setahun Pandemi Nol Kasus Covid-19

[POPULER NUSANTARA] Bule Asal Belanda Jualan Mi Ayam di Yogya | Ini Rahasia Suku Baduy Setahun Pandemi Nol Kasus Covid-19

Regional
Soal Siswi Non-Muslim Wajib Jilbab, Kepala SMKN 2 Padang Minta Maaf

Soal Siswi Non-Muslim Wajib Jilbab, Kepala SMKN 2 Padang Minta Maaf

Regional
Pasien Covid-19 yang Mesum di Ruang Isolasi Diduga Polisi, Kapolres: Langsung Didatangi Propam

Pasien Covid-19 yang Mesum di Ruang Isolasi Diduga Polisi, Kapolres: Langsung Didatangi Propam

Regional
Ini Pengakuan Paman yang Cekoki Miras ke Bayi 4 Bulan

Ini Pengakuan Paman yang Cekoki Miras ke Bayi 4 Bulan

Regional
Tim SAR Evakuasi 51 Orang Terdampak Banjir dan Longsor di Manado

Tim SAR Evakuasi 51 Orang Terdampak Banjir dan Longsor di Manado

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X