Duduk Perkara Iuran bagi Warga Non-pribumi di Surabaya yang Viral

Kompas.com - 22/01/2020, 11:08 WIB
Surat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi. istimewaSurat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi.

SURABAYA, KOMPAS.com - Surat keputusan RW 03, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur, tentang warga non-pribumi beredar luas dan viral di media sosial Twitter.

Penyebabnya, aturan yang telah diputuskan bersama pada 12 Januari 2020 itu menghasilkan beberapa keputusan kontroversial.

Dari 21 poin aturan yang tertulis dalam surat keputusan itu, terdapat kebijakan yang mewajibkan bagi warga non-pribumi untuk membayar iuran ketika akan mendirikan rumah, PT, dan CV, untuk kas RT dan RW.

Jumlah pungutan yang harus dibayar beragam, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Salah satu pengguna Twitter, @cittairlanie menanggapi aturan pungutan kepada warga non-pribumi yang tinggal di Kelurahan Bangkingan, Surabaya.

"Respons dari @SapawargaSby ini mengindikasikan bahwa di Surabaya, otoritas tingkat RT/RW boleh menarik pungutan jutaan rupiah untuk warga "non pribumi" yg pindah ke wilayah tsb atau mendirikan rumah/PT/CV di wilayah tsb," tulis akun @cittairlanie seperti dikutip Kompas.com.

"Penasaran, definisi "pribumi" di sini apa ya?" ujar pemilik akun tersebut.

Dasar hukum iuran

Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya baru mengetahui ada iuran dengan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi.

"Kami baru tahu siang tadi jam 14.00 WIB, bahwa ada iuran sekian, (di Kelurahan Bangkingan). Saya juga baru tahu kalau ada kata-kata pribumi dan non-pribumi," kata Eddy ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2020).

Menurut Eddy, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahaan (LPMK), RW dan RT, terdapat aturan mengenai sumber dana dan dana swadaya masyarakat.

Dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa sumber dana RW dan RT dapat diperoleh dari dana swadaya masyarakat, hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bantuan pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sementara itu, dalam Pasal 30 disebutkan bahwa, (1) segala jenis iuran bagi masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan RW wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.

Kemudian, (2) pelaksanaan pungutan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi terlebih dahulu dari Lurah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hak Remisi Napi Penyebar Hoaks Mayor Sugeng Dicabut, Tak Bisa Urus Pembebasan Bersyarat

Hak Remisi Napi Penyebar Hoaks Mayor Sugeng Dicabut, Tak Bisa Urus Pembebasan Bersyarat

Regional
Ditangkap, Bandar Narkoba Lompat ke Danau dengan Tangan Diborgol, Sempat Dikira Tenggelam, Kini Dalam Pelarian

Ditangkap, Bandar Narkoba Lompat ke Danau dengan Tangan Diborgol, Sempat Dikira Tenggelam, Kini Dalam Pelarian

Regional
Janji Bertemu Kenalan Baru, Pemuda Ini Malah Dianiaya, Tangannya Ditebas hingga Putus

Janji Bertemu Kenalan Baru, Pemuda Ini Malah Dianiaya, Tangannya Ditebas hingga Putus

Regional
'Hanya 1 Siswi yang Protes, Kakak Kelasnya Non-Muslim Pakai Kerudung Tak Protes'

"Hanya 1 Siswi yang Protes, Kakak Kelasnya Non-Muslim Pakai Kerudung Tak Protes"

Regional
Hasil Rapid Reaktif, Oknum Polisi Pasien Covid-19 Terekam Mesum di Ruang Isolasi, 2 Pegawai RS Jadi Tersangka

Hasil Rapid Reaktif, Oknum Polisi Pasien Covid-19 Terekam Mesum di Ruang Isolasi, 2 Pegawai RS Jadi Tersangka

Regional
Wagub Jabar Bikin Kampung Santri, Muslimah Harus Berkerudung dan Pasar Tutup Jelang Shalat Jumat

Wagub Jabar Bikin Kampung Santri, Muslimah Harus Berkerudung dan Pasar Tutup Jelang Shalat Jumat

Regional
Dedi Mulyadi: Menteri LHK Bertugas Rawat Alam, Bukan Salahkan Hujan

Dedi Mulyadi: Menteri LHK Bertugas Rawat Alam, Bukan Salahkan Hujan

Regional
Keluhan Petani di Depan Kapolres: Tak Harus Ada Pupuk Bersubsidi, yang Penting Mudah Mendapatkannya

Keluhan Petani di Depan Kapolres: Tak Harus Ada Pupuk Bersubsidi, yang Penting Mudah Mendapatkannya

Regional
Fakta Paman Cekoki Bayi 4 Bulan dengan Miras, Viral di Medsos hingga Pelaku Ditangkap

Fakta Paman Cekoki Bayi 4 Bulan dengan Miras, Viral di Medsos hingga Pelaku Ditangkap

Regional
Penjelasan Polisi soal Aksi Pengejaran Truk di Tol Pasuruan yang Viral

Penjelasan Polisi soal Aksi Pengejaran Truk di Tol Pasuruan yang Viral

Regional
Kondisi Gunung Merapi Sepekan Terakhir, Terjadi 282 Kali Guguran Lava Pijar

Kondisi Gunung Merapi Sepekan Terakhir, Terjadi 282 Kali Guguran Lava Pijar

Regional
'Saya Dipanggil karena Anak Saya Tidak Pakai Jilbab'

"Saya Dipanggil karena Anak Saya Tidak Pakai Jilbab"

Regional
Sebelum Terkonfirmasi Positif Covid-19, Bupati Sleman Sempat Bertemu Sri Sultan HB X dan Menteri KP

Sebelum Terkonfirmasi Positif Covid-19, Bupati Sleman Sempat Bertemu Sri Sultan HB X dan Menteri KP

Regional
Paman yang Cekoki Miras ke Bayi 4 Bulan Terancam 10 Tahun Penjara

Paman yang Cekoki Miras ke Bayi 4 Bulan Terancam 10 Tahun Penjara

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bule Asal Belanda Jualan Mi Ayam di Yogya | Ini Rahasia Suku Baduy Setahun Pandemi Nol Kasus Covid-19

[POPULER NUSANTARA] Bule Asal Belanda Jualan Mi Ayam di Yogya | Ini Rahasia Suku Baduy Setahun Pandemi Nol Kasus Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X