Duduk Perkara Iuran bagi Warga Non-pribumi di Surabaya yang Viral

Kompas.com - 22/01/2020, 11:08 WIB
Surat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi. istimewaSurat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi.

SURABAYA, KOMPAS.com - Surat keputusan RW 03, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur, tentang warga non-pribumi beredar luas dan viral di media sosial Twitter.

Penyebabnya, aturan yang telah diputuskan bersama pada 12 Januari 2020 itu menghasilkan beberapa keputusan kontroversial.

Dari 21 poin aturan yang tertulis dalam surat keputusan itu, terdapat kebijakan yang mewajibkan bagi warga non-pribumi untuk membayar iuran ketika akan mendirikan rumah, PT, dan CV, untuk kas RT dan RW.

Jumlah pungutan yang harus dibayar beragam, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Salah satu pengguna Twitter, @cittairlanie menanggapi aturan pungutan kepada warga non-pribumi yang tinggal di Kelurahan Bangkingan, Surabaya.

"Respons dari @SapawargaSby ini mengindikasikan bahwa di Surabaya, otoritas tingkat RT/RW boleh menarik pungutan jutaan rupiah untuk warga "non pribumi" yg pindah ke wilayah tsb atau mendirikan rumah/PT/CV di wilayah tsb," tulis akun @cittairlanie seperti dikutip Kompas.com.

"Penasaran, definisi "pribumi" di sini apa ya?" ujar pemilik akun tersebut.

Dasar hukum iuran

Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya baru mengetahui ada iuran dengan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi.

"Kami baru tahu siang tadi jam 14.00 WIB, bahwa ada iuran sekian, (di Kelurahan Bangkingan). Saya juga baru tahu kalau ada kata-kata pribumi dan non-pribumi," kata Eddy ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2020).

Menurut Eddy, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahaan (LPMK), RW dan RT, terdapat aturan mengenai sumber dana dan dana swadaya masyarakat.

Dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa sumber dana RW dan RT dapat diperoleh dari dana swadaya masyarakat, hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bantuan pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sementara itu, dalam Pasal 30 disebutkan bahwa, (1) segala jenis iuran bagi masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan RW wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.

Kemudian, (2) pelaksanaan pungutan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi terlebih dahulu dari Lurah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Ganjar soal Jateng Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Penjelasan Ganjar soal Jateng Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Regional
Kisah Sujinah Tak Bisa Ambil Tabungannya Rp 165 Juta, Alasan KUD Pailit karena Dikorupsi Oknum Pegawai

Kisah Sujinah Tak Bisa Ambil Tabungannya Rp 165 Juta, Alasan KUD Pailit karena Dikorupsi Oknum Pegawai

Regional
Gelar Sekolah Tatap Muka, Seorang Siswa Tertular Covid-19 dari Gurunya

Gelar Sekolah Tatap Muka, Seorang Siswa Tertular Covid-19 dari Gurunya

Regional
Tulungagung Banyak Zona Hijau Covid-19, Bupati Belum Terapkan Belajar Tatap Muka untuk TK-SMP

Tulungagung Banyak Zona Hijau Covid-19, Bupati Belum Terapkan Belajar Tatap Muka untuk TK-SMP

Regional
Detik-detik Prada Hengky Hilang di Papua Saat Kejar Orang Mencurigakan

Detik-detik Prada Hengky Hilang di Papua Saat Kejar Orang Mencurigakan

Regional
Seorang Brimob Gadungan Ditangkap, Polisi: Dia Pakai Baju Dinas untuk Gaya-gayaan

Seorang Brimob Gadungan Ditangkap, Polisi: Dia Pakai Baju Dinas untuk Gaya-gayaan

Regional
Soal Baliho Rizieq, Satpol PP: Kalau yang Memasang Bisa Menurunkan Sendiri, Itu Lebih Baik...

Soal Baliho Rizieq, Satpol PP: Kalau yang Memasang Bisa Menurunkan Sendiri, Itu Lebih Baik...

Regional
Prajurit Hilang Saat Patroli di Tembagapura, TNI Minta Bantuan Basarnas

Prajurit Hilang Saat Patroli di Tembagapura, TNI Minta Bantuan Basarnas

Regional
Positif Covid-19 Setelah Pulang Takziah dari Jakarta, Guru TK Sempat ke Sekolah

Positif Covid-19 Setelah Pulang Takziah dari Jakarta, Guru TK Sempat ke Sekolah

Regional
Angka Covid-19 Jateng Tertinggi Nasional, Ganjar: Itu Karena Satgas Pusat Telat Input Data

Angka Covid-19 Jateng Tertinggi Nasional, Ganjar: Itu Karena Satgas Pusat Telat Input Data

Regional
Pemprov Jatim Siapkan 3 Jalan Penghubung dari Tol Trans Jawa ke Jalur Lintas Selatan

Pemprov Jatim Siapkan 3 Jalan Penghubung dari Tol Trans Jawa ke Jalur Lintas Selatan

Regional
Dua Pegawai KAI Positif Covid-19, Salah Satunya Masinis

Dua Pegawai KAI Positif Covid-19, Salah Satunya Masinis

Regional
3 Guru dan 2 Murid di Yogyakarta Positif Covid-19, Diduga Tertular di Sekolah

3 Guru dan 2 Murid di Yogyakarta Positif Covid-19, Diduga Tertular di Sekolah

Regional
Pemkot Probolinggo: Pesan Berantai Wakil Wali Kota Meninggal Hoaks

Pemkot Probolinggo: Pesan Berantai Wakil Wali Kota Meninggal Hoaks

Regional
Gara-gara Menangis Ditinggal Masak Ibunya, Bocah 2 Tahun Dianiaya Ayah hingga Tangannya Patah

Gara-gara Menangis Ditinggal Masak Ibunya, Bocah 2 Tahun Dianiaya Ayah hingga Tangannya Patah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X