Duduk Perkara Iuran bagi Warga Non-pribumi di Surabaya yang Viral

Kompas.com - 22/01/2020, 11:08 WIB
Surat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi. istimewaSurat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi.

SURABAYA, KOMPAS.com - Surat keputusan RW 03, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur, tentang warga non-pribumi beredar luas dan viral di media sosial Twitter.

Penyebabnya, aturan yang telah diputuskan bersama pada 12 Januari 2020 itu menghasilkan beberapa keputusan kontroversial.

Dari 21 poin aturan yang tertulis dalam surat keputusan itu, terdapat kebijakan yang mewajibkan bagi warga non-pribumi untuk membayar iuran ketika akan mendirikan rumah, PT, dan CV, untuk kas RT dan RW.

Jumlah pungutan yang harus dibayar beragam, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Salah satu pengguna Twitter, @cittairlanie menanggapi aturan pungutan kepada warga non-pribumi yang tinggal di Kelurahan Bangkingan, Surabaya.

"Respons dari @SapawargaSby ini mengindikasikan bahwa di Surabaya, otoritas tingkat RT/RW boleh menarik pungutan jutaan rupiah untuk warga "non pribumi" yg pindah ke wilayah tsb atau mendirikan rumah/PT/CV di wilayah tsb," tulis akun @cittairlanie seperti dikutip Kompas.com.

"Penasaran, definisi "pribumi" di sini apa ya?" ujar pemilik akun tersebut.

Dasar hukum iuran

Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya baru mengetahui ada iuran dengan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi.

"Kami baru tahu siang tadi jam 14.00 WIB, bahwa ada iuran sekian, (di Kelurahan Bangkingan). Saya juga baru tahu kalau ada kata-kata pribumi dan non-pribumi," kata Eddy ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2020).

Menurut Eddy, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahaan (LPMK), RW dan RT, terdapat aturan mengenai sumber dana dan dana swadaya masyarakat.

Dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa sumber dana RW dan RT dapat diperoleh dari dana swadaya masyarakat, hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bantuan pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sementara itu, dalam Pasal 30 disebutkan bahwa, (1) segala jenis iuran bagi masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan RW wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.

Kemudian, (2) pelaksanaan pungutan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi terlebih dahulu dari Lurah.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Driver Online Raup Bonus Rp 400 Juta dari 'Gojek Tuyul', Bagaimana Kecurangan Ini Dilakukan?

Kasus Driver Online Raup Bonus Rp 400 Juta dari "Gojek Tuyul", Bagaimana Kecurangan Ini Dilakukan?

Regional
Geramnya Ibu Kandung Tahu Anaknya Dibunuh Ayah, Pelaku Pura-pura Cari Delis

Geramnya Ibu Kandung Tahu Anaknya Dibunuh Ayah, Pelaku Pura-pura Cari Delis

Regional
Cerita YouTuber Riyanto Husnooohh, Konten Ngapak-nya Disukai Ratusan Ribu Subscriber

Cerita YouTuber Riyanto Husnooohh, Konten Ngapak-nya Disukai Ratusan Ribu Subscriber

Regional
TNI dan Polri Tegaskan Tidak Akan Keluar dari Nduga

TNI dan Polri Tegaskan Tidak Akan Keluar dari Nduga

Regional
Wagub Uu Bakal Bentuk Santri Siaga Bencana di setiap Pesantren

Wagub Uu Bakal Bentuk Santri Siaga Bencana di setiap Pesantren

Regional
Soal Penangguhan Umrah, Khofifah Minta Jamaah Hormati Keputusan Arab Saudi

Soal Penangguhan Umrah, Khofifah Minta Jamaah Hormati Keputusan Arab Saudi

Regional
Siswi SMA Jadi Korban Tewas Kesembilan akibat DBD di Sikka

Siswi SMA Jadi Korban Tewas Kesembilan akibat DBD di Sikka

Regional
2.861 KK di Cilacap Terdampak Banjir, BPBD Siapkan 8 Titik Pengungsian

2.861 KK di Cilacap Terdampak Banjir, BPBD Siapkan 8 Titik Pengungsian

Regional
Buntut Kasus Kematian Delis, Wali Kota Tasikmalaya Larang Kegiatan Study Tour di Sekolah

Buntut Kasus Kematian Delis, Wali Kota Tasikmalaya Larang Kegiatan Study Tour di Sekolah

Regional
Terima Hasil Otopsi, Ibu Balita Tanpa Kepala: Semoga Bahagia di Surga

Terima Hasil Otopsi, Ibu Balita Tanpa Kepala: Semoga Bahagia di Surga

Regional
Jurnal IJIMS IAIN Salatiga Terbaik Kedua di Asia

Jurnal IJIMS IAIN Salatiga Terbaik Kedua di Asia

Regional
Korban Kepala Sekolah SD Cabul di Bali Lebih dari Satu, Kini Sudah Kuliah

Korban Kepala Sekolah SD Cabul di Bali Lebih dari Satu, Kini Sudah Kuliah

Regional
Kakek 78 Tahun dengan 7 Cucu Cabuli 4 Bocah SD, Alasannya Tak Ada Istri

Kakek 78 Tahun dengan 7 Cucu Cabuli 4 Bocah SD, Alasannya Tak Ada Istri

Regional
2.861 KK di Cilacap Terdampak Banjir, 4 KK Mengungsi di Koramil

2.861 KK di Cilacap Terdampak Banjir, 4 KK Mengungsi di Koramil

Regional
Wakil Bupati Maria Geong Siap Maju di Pilkada Manggarai Barat

Wakil Bupati Maria Geong Siap Maju di Pilkada Manggarai Barat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X