Tutup Celah Korupsi, Khofifah Bentuk Biro Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

Kompas.com - 14/01/2020, 08:03 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, saat mengunjungi korban banjir di Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Rabu (8/1/2020) petang. KOMPAS.COM/MOH. SYAFIÍGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, saat mengunjungi korban banjir di Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Rabu (8/1/2020) petang.

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membentuk biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa.

Biro khusus tersebut untuk menutup celah praktik korupsi di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

Biro tersebut mulai aktif bekerja sejak 2 Januari 2020 lalu.

"Pola praktik korupsi di lingkungan pemerintahan sebagian besar terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa. Biro ini dibentuk khusus untuk menutup celah praktik korupsi dengan pendekatan teknologi informasi," kata Khofifah usai peringatan bulan kesehatan dan keselamatan kerja di Lapangan Komplek Industri SIER Surabaya, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Kapan Jatim Punya MRT dan LRT? Khofifah: Tidak Lama Lagi!

Biro di bawah Sekretariat Daerah Pemprov Jatim tersebut menerapkan sistem dan strategi khusus untuk pengadaan barang dan jasa.

Tugas yang dilakukan, kata Khofifah, mulai dari kualifikasi paket pekerjaan beserta nilainya, hingga integrasi data penganggaran (e-budgeting).

Selain itu juga pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak.

Kemudian, peningkatan penerapan konsolidasi pengadaan barang dan jasa hingga pendampingan pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

Baca juga: Catat, Ini Nomor Call Center Darurat Bencana Hidrometeorologi di Jatim

Secara sistematis, biro khusus tersebut telah mengelompokan perkerjaan pengadaan barang dan jasa menjadi 3.

Pertama, pekerjaan yang membutuhkan waktu pekerjaan lama seperti pekerjaan konstruksi, pengadaan barang impor dan pekerjaan jasa konsultansi.

Paket kedua yaitu pekerjaan yang nilainya di atas Rp 2,5 miliar.

Kemudian, yang ketiga yakni pekerjaan yang didanai dengan dana alokasi khusus (DAK).

"Saya hanya ingin proses pengadaan barang dan jasa bisa tersistem, akuntabel dan transparan," kata Khofifah.

Baca juga: Terkait OTT Bupati Sidoarjo, Ini Kata Gubernur Khofifah

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X