Respons Risma Ketika Tahu Ada SMP Swasta Hanya Dapat 2 Siswa Baru

SURABAYA, KOMPAS.com - SMP Gatra Surabaya dan SMP PGRI 5 Surabaya hanya mendapatkan dua siswa baru pada tahun ajaran 2019/2020.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini turut mengomentari salah satu SMP swasta di Surabaya yang mendapatkan siswa baru dengan jumlah sedikit itu.

"Ya enggak apa-apa. Biaya operasionalnya kita bantu satu rombel (rombongan belajar). Tapi, memang gitu itu tidak bisa kita paksakan, orang itu kan pasti memilih (sekolah) yang baik. Ya, kita enggak bisa. Pasti persaingannya ketat. Termasuk (sekolah) negeri pun, kalau jelek ya enggak akan laku," kata Risma, Rabu (17/7/2019).

Menurut Risma, kalau ada sekolah swasta bagus, orangtua siswa akan memilih sekolah yang bagus. Karena itu, kualitas sekolah, kata dia, akan sangat menentukan untuk bisa menggaet calon siswa.

Baca juga: Cerita Guru SMP Swasta, Menangis karena Cuma Dapat 2 Siswa Baru

Namun, dirinya menegaskan bahwa sekolah swasta dengan jumlah minim tetap akan dibantu per rombel sehingga tetap bisa beroperasional.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan bantuan operasional pendidikan daerah (BOPDA).

"Nanti (BOPDA) dikasihkan, kan lagi penataan. Kan ndak bisa serta-merta, dari dulu juga begitu. Karena harus didata yang benar. Kami belum tahu tahu detailnya," ujar Risma.

Sebelumnya, Kepala SMP Gatra Abdul Aziz menyampaikan bahwa kondisi sulit dan tertekannya SMP swasta itu tidak berlepas dari kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang menambah ribuan pagu SMP negeri.

Ini berdampak serius pada rekrutmen siswa baru sekolah swasta.

Baca juga: Aset YKP Kembali, Risma hingga 10 Pejabat Pemkot Diambil Sumpah

"Kebijakan ini tidak berpihak kepada SMP swasta. Sepanjang sejarah baru kali Ini sekolah kami hanya mendapat 2 siswa. Apakah akan kami bubarkan, leluhur kami menghendaki layanan pendidikan ini harus tetap ada," kata Aziz.

Kepala SMP PGRI 5 Surabaya Hentri Poerwidajati mengaku pasrah dengan kondisi sekolahnya karena hanya menerima 2 siswa baru.

"Mbok ya SMP swasta seperti kami diperhatikan. Setidaknya kebijakan itu berpihak kepada majunya sekolah swasta. Tidak dibeda-bedakan begini," kata Hentri.