Kamis, Kejati Jatim Serahkan Aset YKP Ke Pemkot Surabaya

Kompas.com - 16/07/2019, 12:05 WIB
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Pemkot Surabaya diambil sumpah di Balai Kota Surabaya, Senin (15/7/2019).  Pengambilan sumpah dilakukan setelah aset YKP krmbali ke tangan Pemkot Surabaya. KOMPAS.com/GHINAN SALMANWali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Pemkot Surabaya diambil sumpah di Balai Kota Surabaya, Senin (15/7/2019). Pengambilan sumpah dilakukan setelah aset YKP krmbali ke tangan Pemkot Surabaya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjadwalkan penyerahan aset Yayasan Kas Pembangunan ( YKP) kepada Pemkot Surabaya, Kamis (18/7/2019) mendatang.

"Penyerahan aset YKP akan bersamaan dengan deklarasi penyelamatan aset negara oleh jajaran kejaksaan, kepala daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Jawa Timur," kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Didik Farkhan Alisyhadi, Senin (15/7/2019).

Menurutnya, per Senin hari ini, aset YKP sudah beralih ke tangan Pemkot Surabaya, karena pengurus baru sudah dibentuk oleh Pemkot Surabaya.

"Pengalihan pengurus resmi sudah dilakukan bahkan disaksikan pengurus lama," jelasnya.

Baca juga: Kejati Jatim: Bank yang Cairkan Rekening YKP Bisa Dijerat Pencucian Uang

Didik mengaku belum bisa merinci berapa nilai aset Pemkot Surabaya yang berhasil diselamatkan.

"Masih dalam proses audit BPKP, yang pasti angkanya triliunan," katanya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) telah menunjuk 10 orang pejabat Pemkot Surabaya untuk masuk dalam pengurus yayasan yang baru.

10 pejabat itu menduduki posisi pembina, pengawas dan pengurus.

Di posisi pembina ada nama Sekkota Surabaya Hendro Gunawan, Kepala Bappeko Eri Cahyadi, dan Kabag Hukum Ira Tursilowati.

Baca juga: Aset YKP Kembali, Risma hingga 10 Pejabat Pemkot Diambil Sumpah

Di posisi pengawas ada Hidayat Syah, Dedik Irianto, Dahlian Lubis, dan Yuniarto Herlambang. Sementara di posisi pengurus, ada nama Chalid Buhari, Eka Rahayu dan Yusron Sumartono.

Kronologi

YKP dibentuk dengan aset awal berupa tanah 3.048 persil dari Pemkot Surabaya pada 1951 yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Sejak pendirian, YKP selalu diketuai oleh wali kota Surabaya. Wali kota Surabaya terakhir yang menjabat yakni Sunarto pada 1999. Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan.

Akhirnya tahun 2000, Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin saat itu sebagai ketua.

Pada 2002, Sunarto menunjuk dirinya lagi dan sembilan pengurus baru memimpin YKP.

Baca juga: Risma : Biar Tidak Main-Main, Pengurus Baru YKP Wajib Disumpah

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan ada dugaan melawan hukum dengan memisahkan diri dari Pemkot Surabaya. Hingga 2007, YKP masih menyetor ke kas Pemkot Surabaya.

Namun, setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Selain memeriksa pengurus YKP, dalam hal ini penyidik Kejati Jatim juga sudah memeriksa mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono dan Wali Kota Risma sebagai saksi pelapor. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Lebaran di Pantai, Dua Warga Cianjur Terseret Ombak

Libur Lebaran di Pantai, Dua Warga Cianjur Terseret Ombak

Regional
Kepala Desa Dikeroyok Usai Tegur Jemaah Shalat Id di Masjid, 13 Orang Diamankan

Kepala Desa Dikeroyok Usai Tegur Jemaah Shalat Id di Masjid, 13 Orang Diamankan

Regional
Jadi Klaster Aktif Penyebaran Covid-19, Pasar Pinasungkulan Manado Berlakukan Ganjil Genap

Jadi Klaster Aktif Penyebaran Covid-19, Pasar Pinasungkulan Manado Berlakukan Ganjil Genap

Regional
1.932 kendaraan Diputar Balik Selama PSBB Parsial di Cianjur

1.932 kendaraan Diputar Balik Selama PSBB Parsial di Cianjur

Regional
Kronologi Kepala Desa Dikeroyok Usai Tegur Jemaah yang Shalat Id di Masjid

Kronologi Kepala Desa Dikeroyok Usai Tegur Jemaah yang Shalat Id di Masjid

Regional
'Lebaran Dulu Dapat Sampai Rp 700.000, Sekarang Cuma Rp 50.000 Sehari'

"Lebaran Dulu Dapat Sampai Rp 700.000, Sekarang Cuma Rp 50.000 Sehari"

Regional
Seorang Pedagang Meninggal Reaktif Covid-19, Pasar Kebun Semai Palembang Ditutup

Seorang Pedagang Meninggal Reaktif Covid-19, Pasar Kebun Semai Palembang Ditutup

Regional
Bupati Bener Meriah Ajukan Surat Pengunduran Diri Langsung ke Mendagri

Bupati Bener Meriah Ajukan Surat Pengunduran Diri Langsung ke Mendagri

Regional
Ambulans Tertahan Penutupan Jalan, Bayi Dalam Kandungan Meninggal

Ambulans Tertahan Penutupan Jalan, Bayi Dalam Kandungan Meninggal

Regional
[POPULER NUSANTARA] ODGJ Babak Belur Dihajar 2 Polisi | Fakta Baru Ibu Anak Sewa Ambulans untuk Mudik

[POPULER NUSANTARA] ODGJ Babak Belur Dihajar 2 Polisi | Fakta Baru Ibu Anak Sewa Ambulans untuk Mudik

Regional
Fakta Polisi Ngamuk Ditegur Tak Pakai Masker, Kabur Pakai Fortuner hingga Dimutasi Kapolda Jabar

Fakta Polisi Ngamuk Ditegur Tak Pakai Masker, Kabur Pakai Fortuner hingga Dimutasi Kapolda Jabar

Regional
PSBB Surabaya Raya Diperpanjang hingga 8 Juni

PSBB Surabaya Raya Diperpanjang hingga 8 Juni

Regional
Curi Ponsel Pasien Positif Covid-19, Pelaku Ikut Diisolasi

Curi Ponsel Pasien Positif Covid-19, Pelaku Ikut Diisolasi

Regional
3 Klaster Ini Sumbang Kasus Covid-19 Terbanyak di Sulut

3 Klaster Ini Sumbang Kasus Covid-19 Terbanyak di Sulut

Regional
Bunuh dan Buang Bayinya, Seorang Bidan di Kalteng Ditangkap Polisi

Bunuh dan Buang Bayinya, Seorang Bidan di Kalteng Ditangkap Polisi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X