Kamis, Kejati Jatim Serahkan Aset YKP Ke Pemkot Surabaya

Kompas.com - 16/07/2019, 12:05 WIB
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Pemkot Surabaya diambil sumpah di Balai Kota Surabaya, Senin (15/7/2019).  Pengambilan sumpah dilakukan setelah aset YKP krmbali ke tangan Pemkot Surabaya. KOMPAS.com/GHINAN SALMANWali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Pemkot Surabaya diambil sumpah di Balai Kota Surabaya, Senin (15/7/2019). Pengambilan sumpah dilakukan setelah aset YKP krmbali ke tangan Pemkot Surabaya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjadwalkan penyerahan aset Yayasan Kas Pembangunan ( YKP) kepada Pemkot Surabaya, Kamis (18/7/2019) mendatang.

"Penyerahan aset YKP akan bersamaan dengan deklarasi penyelamatan aset negara oleh jajaran kejaksaan, kepala daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Jawa Timur," kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Didik Farkhan Alisyhadi, Senin (15/7/2019).

Menurutnya, per Senin hari ini, aset YKP sudah beralih ke tangan Pemkot Surabaya, karena pengurus baru sudah dibentuk oleh Pemkot Surabaya.

"Pengalihan pengurus resmi sudah dilakukan bahkan disaksikan pengurus lama," jelasnya.


Baca juga: Kejati Jatim: Bank yang Cairkan Rekening YKP Bisa Dijerat Pencucian Uang

Didik mengaku belum bisa merinci berapa nilai aset Pemkot Surabaya yang berhasil diselamatkan.

"Masih dalam proses audit BPKP, yang pasti angkanya triliunan," katanya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) telah menunjuk 10 orang pejabat Pemkot Surabaya untuk masuk dalam pengurus yayasan yang baru.

10 pejabat itu menduduki posisi pembina, pengawas dan pengurus.

Di posisi pembina ada nama Sekkota Surabaya Hendro Gunawan, Kepala Bappeko Eri Cahyadi, dan Kabag Hukum Ira Tursilowati.

Baca juga: Aset YKP Kembali, Risma hingga 10 Pejabat Pemkot Diambil Sumpah

Di posisi pengawas ada Hidayat Syah, Dedik Irianto, Dahlian Lubis, dan Yuniarto Herlambang. Sementara di posisi pengurus, ada nama Chalid Buhari, Eka Rahayu dan Yusron Sumartono.

Kronologi

YKP dibentuk dengan aset awal berupa tanah 3.048 persil dari Pemkot Surabaya pada 1951 yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Sejak pendirian, YKP selalu diketuai oleh wali kota Surabaya. Wali kota Surabaya terakhir yang menjabat yakni Sunarto pada 1999. Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan.

Akhirnya tahun 2000, Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin saat itu sebagai ketua.

Pada 2002, Sunarto menunjuk dirinya lagi dan sembilan pengurus baru memimpin YKP.

Baca juga: Risma : Biar Tidak Main-Main, Pengurus Baru YKP Wajib Disumpah

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan ada dugaan melawan hukum dengan memisahkan diri dari Pemkot Surabaya. Hingga 2007, YKP masih menyetor ke kas Pemkot Surabaya.

Namun, setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Selain memeriksa pengurus YKP, dalam hal ini penyidik Kejati Jatim juga sudah memeriksa mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono dan Wali Kota Risma sebagai saksi pelapor. 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut Pelantikan, Foto Jokowi dan Ma'ruf Amin Diarak dengan Gerobak Sapi Lewat Malioboro

Sambut Pelantikan, Foto Jokowi dan Ma'ruf Amin Diarak dengan Gerobak Sapi Lewat Malioboro

Regional
Kecelakaan Tol Lampung, Vanessa Tarik Adiknya Agar Tak Ikut Terbakar

Kecelakaan Tol Lampung, Vanessa Tarik Adiknya Agar Tak Ikut Terbakar

Regional
Katupkan Kedua Tangan, Agus Piranhamas Motivator yang Tempeleng 10 Siswa Minta Maaf

Katupkan Kedua Tangan, Agus Piranhamas Motivator yang Tempeleng 10 Siswa Minta Maaf

Regional
Polda Maluku: Pemberhentian Sementara Kombes AW Terkait Pelanggaran Prosedur

Polda Maluku: Pemberhentian Sementara Kombes AW Terkait Pelanggaran Prosedur

Regional
Sabtu Dini Hari, LBH Medan Dilempari Bom Molotov

Sabtu Dini Hari, LBH Medan Dilempari Bom Molotov

Regional
Minggu, Gibran Rencana Hadiri Pelantikan Jokowi Tanpa Selvi dan Jan Ethes

Minggu, Gibran Rencana Hadiri Pelantikan Jokowi Tanpa Selvi dan Jan Ethes

Regional
Skandal Pembobolan BNI Ambon, Perwira Polda Maluku Diberhentikan

Skandal Pembobolan BNI Ambon, Perwira Polda Maluku Diberhentikan

Regional
Maju Pilkada Solo, Gibran Akui Telah Konsultasi Politik dengan Senior PDI-P Pusat

Maju Pilkada Solo, Gibran Akui Telah Konsultasi Politik dengan Senior PDI-P Pusat

Regional
Soal Pilkada Solo, Gibran: Saya Akan Berjuang Tetap Maju Lewat PDI-P

Soal Pilkada Solo, Gibran: Saya Akan Berjuang Tetap Maju Lewat PDI-P

Regional
Gubernur Nurdin Paparkan 5 Program Unggulan Sulawesi Selatan

Gubernur Nurdin Paparkan 5 Program Unggulan Sulawesi Selatan

Regional
Ajudan yang Nekat Curi Uang Kapolres Hadapi Hukuman Ganda

Ajudan yang Nekat Curi Uang Kapolres Hadapi Hukuman Ganda

Regional
Pengakuan Motivator yang Tempeleng 10 Siswa, Khilaf Memukul karena Murid Tertawa

Pengakuan Motivator yang Tempeleng 10 Siswa, Khilaf Memukul karena Murid Tertawa

Regional
WJIS 2019, Investor Sepakat Kucurkan Rp 53,8 Triliun untuk Jawa Barat

WJIS 2019, Investor Sepakat Kucurkan Rp 53,8 Triliun untuk Jawa Barat

Regional
PKS Jabar Targetkan Kuasai 4 Wilayah di Pilkada 2020

PKS Jabar Targetkan Kuasai 4 Wilayah di Pilkada 2020

Regional
Satu Keluarga Penumpang Sedan Terbakar di Jalan Tol Sumatera Baru Pulang Kondangan

Satu Keluarga Penumpang Sedan Terbakar di Jalan Tol Sumatera Baru Pulang Kondangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X