Fakta di Balik Sikap Jokowi Hadapi Tuduhan Kubu Prabowo-Sandi, Bias Anti-Petahana hingga Akan Hormati Putusan Sidang MK

Kompas.com - 21/06/2019, 08:55 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai acara pembagian sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2018). KOMPAS.com/HAMZAHPresiden Joko Widodo (Jokowi) usai acara pembagian sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2018).

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memilih untuk mempercayakan proses sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jokowi pun enggan berkomentar tentang segala tuduhan yang diberikan kubu Prabowo-Sandi dalam sidang tersebut.

Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf menduga BPN sengaja membangun narasi bahwa pasangan nomor urut 01 telah melakukan kecurangan.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Jokowi: Percayakan saja ke MK

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.

Sidang mengenai sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah dimulai pada Jumat (14/6/2019) dan masih terus berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Jokowi pun tidak ingin turut berkomentar terkait tuduhan pihak pemohon kepadanya.

"Rasanya tidak elok kalau saya yang berkomentar karena sidang masih berjalan. Saya percayakan semuanya pada MK," ujar Jokowi setelah menghadiri penyerahan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Soal Tuduhan Prabowo-Sandi dalam Sidang MK, Begini Jawaban Jokowi

2. Jokowi hormati prosedur dan putusan MK 

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kedua kiri) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kedua kiri) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.

Capres nomor urut 01, Jokowi, memilih untuk mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan MK.

Dirinya juga menjelaskan akan menghormati segala keputusan yang bakal ditetapkan oleh MK nantinya usai sidang terkait sengketa Pilpres 2019 itu. 

Sebelumnya, tim hukum Jokowi-Ma'ruf membantah 4 tuduhan terkait petahana, yaitu cuti petahana, kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri, dana desa, serta penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

Baca juga: Jokowi-Ma'ruf Jadi Saksi Akad Nikah di Surabaya

3. Kuasa hukum TKN: Tuduhan BPN bias anti-petahana

Kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.

Tim hukum Jokowi dan pasangannya, Ma'ruf Amin menilai, materi gugatan sengketa pilpres yang diajukan pemohon berbasis pada bias anti petahana.

Pemohon dinilai sengaja membangun narasi bahwa calon presiden petahana bertindak curang dan melakukan pelanggaran pemilu.

Sementara itu, Ketua tim hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya bakal menyampaikan eksepsi dan menyanggah seluruh dalil dalam permohonan gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

"Pada intinya kami menyanggah seluruh keterangan isi daripada permohonan, dan petitum bahwa dalam eksepsi kami memohon kepada MK untuk menerima eksepsi terkait seluruhnya dan menyatakan MK tidak berwenang untuk bisa mengadili dan memutus perkara atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima," kata Yusril di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Baca juga: 4 Serangan kepada Petahana yang Dijawab Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf di MK

4. Pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 tanggal 28 Juni 

Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon.ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon.

Sidang sengketa Pilpres 2019 di MK masih dalam tahapan pemeriksaan alat bukti dan keterangan dari para saksi. Agenda ini sendiri dijadwalkan bakal berlangsung hingga Jumat (21/6/2019) besok.

Setelah itu, tahapan berikutnya, hakim konstitusi bakal menggelar rapat permusyawaratan hakim yang diagendakan pada tanggal 24 hingga 27 Juni 2019.

Sementara sidang pengucapan putusan, akan disampaikan selang satu hari berikutnya atau pada 28 Juni 2019 mendatang.

Baca juga: Tim Hukum Jokowi Bakal Sanggah Seluruh Dalil Prabowo-Sandi di MK

Sumber: KOMPAS.com (Hamzah Arfah, Abba Gabrilin, Fitria Chusna Farisa)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Risma Soal Bantuan Corona, Geger Mobil PCR hingga Bersyukut Ada BIN

Cerita Risma Soal Bantuan Corona, Geger Mobil PCR hingga Bersyukut Ada BIN

Regional
Bayi Baru Lahir Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Bayi Baru Lahir Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Sebanyak 2.586 Calon Jemaah Haji Asal Kaltim Batal Berangkat, Diminta Tak Kecewa

Sebanyak 2.586 Calon Jemaah Haji Asal Kaltim Batal Berangkat, Diminta Tak Kecewa

Regional
Menkes dan Kepala BNPB Puji Cara Risma Tangani Covid-19 di Surabaya

Menkes dan Kepala BNPB Puji Cara Risma Tangani Covid-19 di Surabaya

Regional
Suami yang Aniaya Istri dan Direkam oleh Anaknya Kini Melarikan Diri

Suami yang Aniaya Istri dan Direkam oleh Anaknya Kini Melarikan Diri

Regional
Anak Minta Ponsel untuk Belajar, Seorang Ayah Nekat Menjambret

Anak Minta Ponsel untuk Belajar, Seorang Ayah Nekat Menjambret

Regional
Minta Jatah kepada Penerima BLT, Kepala Dusun dan Anggota BPD Diamankan Polisi

Minta Jatah kepada Penerima BLT, Kepala Dusun dan Anggota BPD Diamankan Polisi

Regional
Sebanyak 18 Tenaga Medis RS TK II Pelamonia Makassar Positif Covid-19, Semuanya OTG

Sebanyak 18 Tenaga Medis RS TK II Pelamonia Makassar Positif Covid-19, Semuanya OTG

Regional
Surabaya Jadi Zona Hitam, Apa yang Terjadi?

Surabaya Jadi Zona Hitam, Apa yang Terjadi?

Regional
Sepekan Nihil Covid-19, Wonogiri Dapat Tambahan 2 Pasien Positif Corona

Sepekan Nihil Covid-19, Wonogiri Dapat Tambahan 2 Pasien Positif Corona

Regional
Pemprov Jabar Siapkan Mobile Lab untuk Uji Sampel Swab dan Rapid Test

Pemprov Jabar Siapkan Mobile Lab untuk Uji Sampel Swab dan Rapid Test

Regional
Kerap Berinteraksi dengan Warga, 3 Pejabat Pemkot Semarang Positif Covid-19

Kerap Berinteraksi dengan Warga, 3 Pejabat Pemkot Semarang Positif Covid-19

Regional
Taman Nasional Way Kambas Belum Berencana Buka Akses Wisata

Taman Nasional Way Kambas Belum Berencana Buka Akses Wisata

Regional
Dian Kristiandi Dilantik Jadi Bupati Jepara, Gantikan Ahmad Marzuqi yang Terjerat Kasus Suap

Dian Kristiandi Dilantik Jadi Bupati Jepara, Gantikan Ahmad Marzuqi yang Terjerat Kasus Suap

Regional
Seorang Warga Tewas Ditembak KKB, Kapolda Papua: Pelaku Mengaku Tentara Hutan

Seorang Warga Tewas Ditembak KKB, Kapolda Papua: Pelaku Mengaku Tentara Hutan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X