Protes Sistem Zonasi PPDB, Wali Murid di Surabaya Minta Mendikbud Dicopot

SURABAYA, KOMPAS.com - Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK), menggelar aksi protes di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/6/2019).

Selain meminta pemerintah menghentikan proses PPDB, massa juga meminta Mendikbud Muhadjir Effendy diganti.

Desakan agar Mendikbud Muhadjir Effendy diganti juga disampaikan melalui tulisan besar dalam poster yang dibawa pengunjuk rasa. Poster tersebut bertuliskan "Ganti Mendikbud Secepatnya".

Baca juga: Protes PPDB Sistem Zonasi, Wali Murid Hadang Mobil Dinas di Depan Gedung Grahadi

Selain itu juga ada poster bernada protes seperti "Kebijakan Menteri Tidak Berpihak Pada Pendidikan Anak", dan "3 Tahun Sekolah Kalah Dengan Google Maps".

Menurut Sawitri ilaswari, juru bicara KOMPAK, Mendikbud wajib mundur dari jabatannya karena gagal menyukseskan PPDB 2019.

"Bukan hanya di Surabaya, tapi PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia. Karena itu Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud," terangnya.

Baca juga: Polemik Sistem Zonasi Penerimaan Murid Baru, Ini Kata Federasi Guru

Pihaknya mengaku sudah bertemu dengan berbagai stakeholder dari pihak dinas, hingga Mendikbud untuk meminta sistem zonasi dipersiapkan lebih matang konsep dan infrastrukturnya sebelum diberlakukan.

"Karena kami tahu, dampaknya akan carut marut seperti ini," jelasnya.

PPDB sistem zonasi, menurutnya, baik untuk memenuhi unsur pemerataan pendidikan, namun kondisi saat ini kata Sawitri, infastruktur sekolah masih minim, sementara anak didik semakin banyak.

"Kalau memang ada kompetisi, kompetisi yang bagaimana, ini yang harus ada prinsip keadilan untuk pemerataan," jelasnya.