Sandiaga: Belum Ada Rencana ke MK, Kami Tunggu Hasil Pemilu

SURABAYA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menuturkan bahwa belum ada rencana kubunya untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) seputar hasil Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Sandiaga menyusul pertanyaan mengenai langkah selanjutnya yang ditempuh kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno setelah penolakan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan oleh Prabowo di Jakarta pada Selasa (14/5/2019).

"Kami belum sampai ke titik di sana. Nanti kami menunggu hasil. Kami tidak ingin berandai-andai. Kami tidak ingin memberi hipotesa karena kami juga menunggu masukan dari para ahli," tutur Sandi saat takziah di kediaman salah satu petugas KPPS yang meninggal di Jalan Ngagel Jaya Utara, Surabaya, Rabu (15/5/2019).

Baca juga: Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU, Ini Tanggapan Sandiaga

Sandi menuturkan, kubu 02 berharap, KPU bisa mempertimbangkan hasil temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi agar Pemilu 2019 benar-benar diakui berlangsung jujur dan adil.

"Kami berharap teman-teman di KPU, Bawaslu bisa mempertimbangkan harapan masyarakat untuk pemilu yang jujur dan adil," ujar Sandi.

Prabowo, lanjut dia, ingin semua tindakan tim pendukung dan relawan tetap dalam koridor hukum dan dalam jalur konstitusi.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Dikunjungi Sandiaga, Ini Cerita Keluarga Ketua KPPS yang Meninggal

Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Prabowo mengatakan, selama ini pihak BPN telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi. 

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya, seperti masalah daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.