Kata Mahasiswa Universitas Brawijaya Soal Pemilu 2019 dan Pahlawan Demokrasi yang Gugur

Kompas.com - 27/04/2019, 09:12 WIB
Calon presiden no urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon presiden no urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

MALANG, KOMPAS.com – Pelaksanaan Pemilu 2019 masih menjadi sorotan. Selain karena adanya tuduhan kecurangan dan klaim kemenangan, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang meningal juga tidak luput dari perhatian.

Data terbaru KPU pada Jumat (26/4/2019), jumlah petugas KPPS yang meninggal mencapai 230 orang dan yang sakit mencapai 1.671 orang.

Baca juga: Sempat Dioperasi, Anggota KPPS Garut Meninggal Dunia

 

Sementara itu, Pemilu yang terpolarisasi pada dua kubu, yakni kubu pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saling klaim kemenangan dan menuduh terdapat kecurangan.

Kompas.com mewawancarai sejumlah mahasiswa di Universitas Brawijaya di Malang, Jatim, untuk mengetahui pendapat mereka mengenai pelaksanaan Pemilu 2019. 

Berikut wawancaranya:

1. Mohammad Wiranto Aris M

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya (UB) Mohammad Wiranto Aris M saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019).KOMPAS.com / ANDI HARTIK Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya (UB) Mohammad Wiranto Aris M saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019).
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya (UB) Mohammad Wiranto Aris M menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang maksimal dalam mempersiapkan tenaga KPPS yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurutnya, selain adanya bimbingan teknis, seharusnya KPU di daerah melakukan simulasi dan pelatihan untuk seluruh petugas KPPS. Sebab, pelaksanaan Pemilu serentak antara pemilhan presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dan DPD masih baru pertama kali dilakukan di Indonesia.

Baca juga: Komisioner KPU RI: Pemilu Serentak Cukup yang Pertama dan Terakhir

“Pertama kurang adanya simulasi. Sebagian orang melihat pelaksanaan Pemilu ini gampang. Tapi sebetulnya perlu fisik yang kuat, dan perlu stamina yang hebat untuk mengawal Pemilu ini. Karena Pemilu 2019 ini merupakan Pemilu pertama yang surat suaranya lumayan banyak. Saya rasa perlu adanya latihan dan simulasi sebelum pelaksanaan,” katanya saat diwawancara di FTP UB pada Jumat (26/4/2019).

Secara keseluruhan, mahasiswa asal Indramayu, Jawa Barat itu menilai pelaksanaan Pemilu 2019 sudah baik meski secara tekis masih perlu ada yang diperbaiki. Terkait dengan tuduhan adanya kecurangan yang dialamatkan kepada KPU, dirinya mengaku belum menemui bukti.

“Sampai saat ini (kecurangan) masih simpang siur ya. Sebenarnya dari TPS tempat saya pilih kemarin tidak ada kecurangan. Pengawas juga ada disitu,” katanya.

2. Pandu Pakarti Bening

Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Pandu Pakarti Bening saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019)KOMPAS.com / ANDI HARTIK Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Pandu Pakarti Bening saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019)
Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Pandu Pakarti Bening menilai, KPU di daerah harus lebih selektif dalam merektur petugas KPPS.

Jumlah lima surat suara yang harus dicoblos pada Pemilu serentak membutuhkan tenaga dan pengetahuan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara yang mempuni.

“Kalau saya boleh saran kedepannya, tetap serentak tapi dengan catatan ada pelatihan kemudian pemilihan yang benar untuk jadi KPPS. Rekrutmennya harus lebih jelas lagi, jangan asal rekrut dari RT RW gitu,” katanya.

Baca juga: Risma Berikan Pekerjaan untuk Anak Petugas KPPS yang Meninggal

Mahasiswa semester 8 yang aktif di unit kegiatan English for Specific Purposes itu menganggap secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 sudah berjalan baik.

“Walaupun masih banyak kekurangan, secara garis besar lancar. Kan kita tahu partisipasi pemilih kali ini lebih besar,” katanya.

3. Diah Charisma Lestari

Mahasiswa semester 8 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Diah Charisma Lestari saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019)KOMPAS.com / ANDI HARTIK Mahasiswa semester 8 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Diah Charisma Lestari saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019)
Mahasiswa semester 8 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Diah Charisma Lestari mengatakan, Pemilu serentak terlalu memberatkan bagi penyelenggara di lapangan. Dia menilai, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sebaiknya dipisah. Tidak dijadikan serentak seperti Pemuli 2019 kali ini.

“Kayaknya tidak usah digabung. Nggak semua orang memiliki daya tahan fisik yang kuat. Saya paham kenapa banyak korban. Itu nyawa manusia demi pemilihan sedangkan hasilnya masih diperebutkan oleh kedua pihak,” katanya.

Diah menilai, KPU kurang maksimal dalam mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara. Menurutnya, dengan beban KPPS yang harus menghitung lima jenis surat suara harus sesuai dengan bayaran yang didapatkannya.

Baca juga: KPU soal Santunan Pemilu: Korban Meninggal Dunia Rp 36 Juta, Sakit Rp 8 Juta-Rp 30 Juta...

 

Sedangkan dari sisi waktu, KPU kurang mempertimbangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan KPPS untuk menyelesaikan penghitungan lima jenis surat suara itu.

“Dari segi fee, kemarin (Pilkada serentak) berapa surat suara yang harus dipilih, dibanding sekarang (Pemilu serentak) yang dua kali lipat (jenis surat suara). Dari segi fee harusnya sesuai dengan itu. Kalau misalnya dari segi waktu, kemarin sampai jam berapa, sekarang ada berapa yang harus dihitung. Dari segi waktu kurang dipertimbagkan,” jelasnya.

4. Vika Dwi Apriliana

Mahasiswa semester 4 D3 Public Relations Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya (UB), Vika Dwi Apriliana mengatakan, seluruh petugas KPPS seharusnya mendapat jaminan asuransi sebagai antisipasi dari kejadian di luar dugaan.

“Kalau dari petugas pelaksananya sudah bangga, bahkan sampai ada yang meninggal. Hanya dibutuhkan asuransi,” katanya.

5. Clarinta Ayu

Mahasiswa semester 6 Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Clarinta Ayu mengatakan, pelaksanaan Pemilu Serentak harus diperbaiki supaya tidak ada kasus suara tercoblos seperti yang terjadi di beberapa TPS.

“Kemarin rusuh adanya surat suara tercoblos itu kan, nah itu kayaknya harus diperbaiki, gimana caranya supaya tidak ada kecurangan seperti itu,” katanya.

6. Alifah Davida

Mahasiswa semester 6 D3 Public Relations Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya (UB) Alifah Davida saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019)KOMPAS.com / ANDI HARTIK Mahasiswa semester 6 D3 Public Relations Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya (UB) Alifah Davida saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019)
Mahasiswa semester 6 D3 Public Relations Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya (UB) Alifah Davida menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sudah berjalan dengan baik meski ada beberapa kendala teknis yang harus diperbaiki.

“Menurut saya pelaksanaan Pemilu sudah sangat baik. Sudah sangat dipersiapkan dari jauh hari,” katanya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyoal Penularan Covid-19 Saat Sekolah Tatap Muka di Gunungkidul, Siswa Terpapar dari Guru Positif Corona

Menyoal Penularan Covid-19 Saat Sekolah Tatap Muka di Gunungkidul, Siswa Terpapar dari Guru Positif Corona

Regional
Ganjar Pertimbangkan Sekolah Tatap Muka Tak Digelar Serentak

Ganjar Pertimbangkan Sekolah Tatap Muka Tak Digelar Serentak

Regional
Fotonya Bersama Ganjar Disalahgunakan untuk Kampanye Calon Bupati Purbalingga, Kader PDI P Lapor Bawaslu

Fotonya Bersama Ganjar Disalahgunakan untuk Kampanye Calon Bupati Purbalingga, Kader PDI P Lapor Bawaslu

Regional
[POPULER NUSANTARA] Warga Menolak Penertiban Baliho Rizieq Shihab | Uang Rp 165 Juta Milik Sujinah di KUD Tak Bisa Diambil

[POPULER NUSANTARA] Warga Menolak Penertiban Baliho Rizieq Shihab | Uang Rp 165 Juta Milik Sujinah di KUD Tak Bisa Diambil

Regional
Detik-detik Mobil Pikap Terguling ke Jurang, Penumpang Terjatuh, Sopir Melompat Keluar

Detik-detik Mobil Pikap Terguling ke Jurang, Penumpang Terjatuh, Sopir Melompat Keluar

Regional
Menyoal Jejak Satwa di Jalur Evakusi Gunung Merapi, Jejak Anjing Bukan Macan Tutul

Menyoal Jejak Satwa di Jalur Evakusi Gunung Merapi, Jejak Anjing Bukan Macan Tutul

Regional
Kasus Covid-19 di Brebes Bertambah Usai Pejabat Tur Ke Bromo, Ganjar Ingatkan Kurangi Piknik

Kasus Covid-19 di Brebes Bertambah Usai Pejabat Tur Ke Bromo, Ganjar Ingatkan Kurangi Piknik

Regional
Kronologi Prajurit TNI Hilang Saat Kejar Orang Mencurigakan di Tembagapura

Kronologi Prajurit TNI Hilang Saat Kejar Orang Mencurigakan di Tembagapura

Regional
Penjelasan Ganjar soal Jateng Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Penjelasan Ganjar soal Jateng Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Regional
Kisah Sujinah Tak Bisa Ambil Tabungannya Rp 165 Juta, Alasan KUD Pailit karena Dikorupsi Oknum Pegawai

Kisah Sujinah Tak Bisa Ambil Tabungannya Rp 165 Juta, Alasan KUD Pailit karena Dikorupsi Oknum Pegawai

Regional
Gelar Sekolah Tatap Muka, Seorang Siswa Tertular Covid-19 dari Gurunya

Gelar Sekolah Tatap Muka, Seorang Siswa Tertular Covid-19 dari Gurunya

Regional
Tulungagung Banyak Zona Hijau Covid-19, Bupati Belum Terapkan Belajar Tatap Muka untuk TK-SMP

Tulungagung Banyak Zona Hijau Covid-19, Bupati Belum Terapkan Belajar Tatap Muka untuk TK-SMP

Regional
Detik-detik Prada Hengky Hilang di Papua Saat Kejar Orang Mencurigakan

Detik-detik Prada Hengky Hilang di Papua Saat Kejar Orang Mencurigakan

Regional
Seorang Brimob Gadungan Ditangkap, Polisi: Dia Pakai Baju Dinas untuk Gaya-gayaan

Seorang Brimob Gadungan Ditangkap, Polisi: Dia Pakai Baju Dinas untuk Gaya-gayaan

Regional
Soal Baliho Rizieq, Satpol PP: Kalau yang Memasang Bisa Menurunkan Sendiri, Itu Lebih Baik...

Soal Baliho Rizieq, Satpol PP: Kalau yang Memasang Bisa Menurunkan Sendiri, Itu Lebih Baik...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X