Jadi Narsum Acara Diskusi, Rocky Gerung Ditolak Ormas di Tuban

SURABAYA, KOMPAS.com - Pengamat politik Rocky Gerung dijadwalkan menghadiri diskusi publik di Pondok Pesantren Yanbu'ul Ulum, Desa Sumurgung, Kabupaten Tuban, Selasa (19/3/2019). Namun jadwal tersebut batal karena ada penolakan dari sejumlah ormas di Tuban.

Beberapa ormas yang menyatakan menolak kedatangan Rocky Gerung antara lain, GP Ansor, Karang Taruna, PMII, KNPI, Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP), Pemuda Pancasila, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Tuban.

Harun Prasetyo, Sekretaris Cabang Ansor Kabupaten Tuban, dikonfirmasi melalui telepon membenarkan pihaknya bersama beberapa ormas lain menolak kedatangan Rocky Gerung di Tuban, untuk menghadiri diskusi publik dengan tema "Membangun Bangsa Berakal Sehat".

"Demi menjaga kondusifitas di Tuban jelang Pemilu. Karena statement Rocky Gerung kami anggap sering mengundang kontroversi dan memancing provokasi," ujarnya.

Baca juga: Akses Penghubung Tuban-Marakurak Jadi Langganan Banjir jika Hujan Deras

Menurutnya, kondisi di Tuban selama ini aman dan tentram, dia tidak ingin akibat kedatangan Rocky Gerung berubah menjadi panas bahkan memicu perpecahan.

"Kami harap aparat keamanan bisa memahami kondisi di Tuban," jelasnya.

Akibat penolakan tersebut, panitia diskusi publik akhirnya membatalkan acara tersebut. Kata Nurrahman, Ketua Panitia diskusi publik, kesepakatan pembatalan acara keluar sejak Senin malam kemarin.

"Kami juga menerima arahan dari pihak pesantren pemilik lokasi acara. Intinya demi kondusifitas di Tuban dan demi menjaga marwah pesantren, acara diskuai publik dibatalkan," katanya di Surabaya, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: Bojonogoro dan Tuban Diterjang Banjir Bandang

Mengetahui acara yang akan dihadirinya dibatalkan, Rocky Gerung, menggelar pertemuan dengan wartawan di Surabaya Selasa pagi.

Dia mengaku heran, dengan pembatalan tersebut. "Apa urgensinya dibatalkan, demi apa acara diskusi dibatalkan, saya hanya diundang," katanya.

Harusnya kata dia, ruang-ruang diskusi politik jelang Pemilu di negara demokrasi di Indonesia dibuka lebar, bahkan pemerintah harus memfasilitasi untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

"Bukan malah dibatasi dan dipersempit," terangnya.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera, mengatakan, penolakan masyarakat bagi polisi menjadi referensi bagaimana gambaran keamanan acara.

"Jika memang ada penolakan, memang lebih baik dibatalkan, kan juga untuk keamanan narasumber yang bersangkutan," jelasnya.

Baca juga: Usai Santap Telur Ikan Buntal, Pria Asal Tuban Ini Meninggal Dunia