Pemprov NTT Didesak Hentikan Wacana Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

Kompas.com - 16/12/2018, 23:16 WIB
Wisatawan menikmati pemandangan saat senja di atas bukit di Gili Lawa Darat di Kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Selasa (29/8). Selain alam lautnya, pesona darat di kawasan ini juga menjadi daya tarik wisatawan. KOMPAS/HERU SRI KUMORO Wisatawan menikmati pemandangan saat senja di atas bukit di Gili Lawa Darat di Kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Selasa (29/8). Selain alam lautnya, pesona darat di kawasan ini juga menjadi daya tarik wisatawan.


LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Cabang Association of the Indonesian Tours and Travel agency (ASITA) Kabupaten Manggarai Raya, Flores, Nusa Tenggara Timur, mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menghentikan wacana kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo.

Sebelumnya wacana itu disuarakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B Laiskodat.

Dewan Pimpinan Cabang ASITA Manggarai Barat sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan No.22/ASITA-MB/IX/2018, perihal pernyataan sikap penolakan wacana kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo.

Surat ini ditandatangani atas nama Ketua Dewan Pimpinan Cabang ASITA Manggarai Barat, Donatus Matur dan Sekretarisnya, Ali Sahudin, tertanggal 14 Desember 2018.


Dalam surat yang juga diterima Kompas.com, Minggu (16/12/2018), Matur mengatakan, pihaknya mendesak Pemprov NTT untuk segera menghentikan wacana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Dampak Pernyataan Gubernur NTT Naikan Tarif Masuk ke Pulau Komodo

Kedua, pihaknya mendesak Pemprov NTT segera mengeluarkan pernyataan resmi secara tertulis bahwa rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo masih sebatas wacana.

Sehingga pernyataan resmi tersebut memberikan kepastian kepada wisatawan mancanegara dan domestik, baik yang telah melakukan konfirmasi pemesanan paket wisata ke Taman Nasional Komodo maupun wisatawan yang sedang merencanakan perjalanan wisata ke Taman Nasional Komodo.

"Pernyatan resmi tersebut harus disampaikan kepada publik melalui media, baik media lokal, nasional, dan media internasional, paling lambat tanggal 18 Desember 2019. Pernyataan resmi tersebut menjadi kekuatan bagi kami ASITA Manggarai Raya untuk terus melakukan promosi paket wisata kepada wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara," kata Matur.

Ketiga, pihaknya mendesak Pemprov NTT untuk meminta kepada wisatawan agar tidak ragu untuk datang ke Taman Nasional Komodo dengan alasan adanya wacana kenaikan tarif masuk TN Komodo, dan menyampaikan kepada publik bahwa kenaikan tarif membutuhkan kajian yang mendalam dan membutuhkan waktu yang lama sebelum memutuskan dan menetapkannya.

Keempat, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian yang berwenang serta Pemda Manggarai Barat harus melibatkan pelaku pariwisiata Manggarai Barat dan Manggarai Raya, dalam menetapkan tarif masuk TN Komodo ataupun retribusi lainnya, yang dipungut dalam TN Komodo.

Kelima, meminta pemerintah pusat maupun Pemda Mabar, agar dalam menerapkan tarif masuk maupun retribusi lainnya yang berlaku di TN Komodo harus diterapkan minimal 2 tahun setelah diputuskan.

Baca juga: Gubernur NTT Akan Naikkan Tarif Masuk Pulau Komodo, Pelaku Wisata Protes

Hal ini karena pertimbangan tour operator dan wisatawan sudah melakukan konfirmasi pemesanan paket wisata minimal 1 tahun sebelum jadwal kedatangan wisatawan ke Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo.

Alasan ASITA

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Acara Floating Party Joget dan Minum Bir di Atas Danau Toba Menuai Kontroversi, Ini Kata Penyelenggara

Acara Floating Party Joget dan Minum Bir di Atas Danau Toba Menuai Kontroversi, Ini Kata Penyelenggara

Regional
Close Ads X