Wali Kota Surabaya: Kalau Ada Kepala Dinas yang Suka Beli Produk Impor, Langsung Saya Copot!

Sebab, dia telah memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk-produk dalam negeri.

"Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2022).

"Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot," tandas dia.

Angka terbesar APBD untuk sektor PDN

 Dibandingkan semua kota di Indonesia, Surabaya mencatatkan angka terbesar dalam hal belanja APBD Kota untuk sektor Usaha, Mikro, dan Kecil (UMK) dan Produk Dalam Negeri (PDN).

Belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 mencapai Rp 1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN mencapai Rp 1,7 triliun.

Data tersebut diungkap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, belanja APBD di sektor UMK dan PDN adalah upaya Pemkot Surabaya untuk membangkitkan ekonomi rakyat.

"Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya," kata Eri Cahyadi.

Sesuai arahan Jokowi

Menurut Eri, optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat dan untuk menstimulasi ekonomi rakyat.

"Karena ini semua kan uang dari rakyat," imbuh Eri.

Eri lantas membeberkan sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMK serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Di antaranya adalah produksi paving yang melibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD.

Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.

"Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi," ujar Eri.

Eri menambahkan, Pemkot Surabaya juga menggeber berbagai program yang melibatkan UMKM penjahit dan perajin di kampung-kampung.

Pemkot Surabaya memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk dibagikan gratis ke pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.

"Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru," kata Eri.

Eri menambahkan, pada 2023, APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp 3 triliun untuk sektor UMKM.

"Ayo UMKM memanfaatkan. Ini uangnya rakyat, kok. Bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya," ujar Eri.

Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan "Rumah Padat Karya" yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya.

Aset-aset Pemkot Surabaya yang menganggur disulap menjadi Rumah Padat Karya untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR.