TPP ASN Pemkot Surabaya Tertunda 2 Bulan, Sekda Pastikan Segera Cair

Belum cairnya TPP bulan Februari dan Maret itu, membuat sejumlah ASN Pemkot Surabaya resah.

Keterlambatan pemberian TPP ini tidak hanya dirasakan oleh ASN di lingkup Pemkot Surabaya, akan tetapi juga dirasakan oleh ASN di seluruh Indonesia.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan mengungkapkan, keterlambatan persetujuan TPP ini disebabkan adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di tahun 2022.

Hendro mengatakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar TPP dapat segera dicairkan.

Mekanismenya, dimulai dari pengajuan validasi dan penetapan hasil evaluasi jabatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Selanjutnya, pengajuan surat permohonan persetujuan TPP tahun Anggaran 2022 itu melalui aplikasi SIPD dan penginputan data melalui aplikasi SIMONA (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bidang), Kementerian Dalam Negeri," kata Hendro di Surabaya, Rabu (16/3/2022).

Setelah itu, Biro Organisasi Kemendagri akan menerbitkan Surat validasi data, apabila sudah dinyatakan sesuai dan akan dikirimkan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Selanjutnya, pemerintah daerah/kota juga harus membuat permohonan, terkait pemakaian anggaran melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

"Sesudah itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengirimkan kepada Kementerian Keuangan, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kemudian mengeluarkan surat persetujuan pemberian TPP," terang Hendro.

Hendro menjelaskan, saat ini Pemkot Surabaya telah mendapatkan validasi, penetapan hasil evaluasi jabatan dari Kemenpan-RB.

Penetapan itu, berdasarkan surat dari Kemenpan RB Nomor: B/910/M.SM.04.00/2021 Tanggal: 24 Agustus 2021 Hal: Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Kedua, surat Nomor: B/49/M.SM.04.00/2022 Tanggal: 27 Januari 2022 Hal: Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Hendro menerangkan, sebelumnya Pemkot Surabaya telah mengajukan surat permohonan persetujuan TPP Tahun Anggaran 2022, melalui aplikasi SIPD dengan nomor surat 841/3032/436.2.2/2022 Tanggal 21 Februari 2022.

"Surat itu dikirim langsung kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Ditjen Keuangan Daerah dan Kepala Biro Organisasi Dan Tata Laksana," kata dia.

"Adapun kriteria pemberian TPP untuk ASN Pemkot Surabaya itu meliputi TPP Beban Kerja, TPP Kondisi Kerja, TPP Prestasi Kerja serta TPP Pertimbangan Objektif lainnya," terang Hendro.