26 Daerah di Jatim Ini Raih Predikat WTP, Mana Saja?

SURABAYA, KOMPAS.com - Terdapat 26 daerah di Jawa Timur yang dinyatakan mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam mengelola keuangan daerah bersama pemerintah provinsi Jatim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan RI.

Kabar gembira tersebut didapatkan dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Selasa, (14/9/2021).

Dalam acara tersebut Kemenkeu RI menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020 beserta 26 daerah lainnya layak mendapat predikat WTP.

"Sebelumnya tepatnya di bulan Agustus tahun 2021, Jatim menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintahan setempat tahun anggaran 2020," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (14/9/2021).

Khofifah mengaku, bahwa menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim bersama 26 kab/kota lainnya atas capaian WTP tersebut.

Dari 26 kabupaten/kota tersebut yang memperoleh lima tahun berturut-turut adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan.

Lalu, Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Trenggalek.

Selain itu, juga diraih Kota Batu, Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Mojokerto.

Atas penghargaan yang diterima, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap seluruh jajaran Pemprov Jatim menjadikan penghargaan tersebut sebagai semangat dalam bekerja, serta didukung dengan komitmen tinggi untuk menjaga akuntabilitas, kerja efektif dan efisien.

"Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya," ujar dia.

Dalam agenda rakernas yang bertajuk "Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi", Gubenur Khofifah menuturkan, bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, utamanya dalam sektor pemulihan ekonomi di tengah badai pandemi Covid-19.

"Keberhasilan Jatim meraih opini WTP akan menjadi pelecut semangat bagi Jatim untuk terus bangkit dan pulih dari situasi krisis pandemi Covid-19," kata dia.

Khofifah berpesan kepada 26 daerah yang telah mendapat predikat ini agar menjadi nilai meningkatnya semangat seluruh daerah untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik dan sebagai pelecut meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan terutama di lingkungan pemerintah provinsi.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan dalam agenda rakernas tersebut bahwa keberhasilan dareah dan lembaga negara yang mengelola keuangan di tengah pandemi Covid-19 tidak mudah.

Fakta refocusing plotting anggaran mengharuskan lembaga dareah lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara.

"Terima kasih terhadap seluruh pimpinan lembaga dan Pemda atas kerja keras menghadapi tantangan yang tidak mudah. Karena kami tahu banyak yang kementerian dan lembaga negara di-refocussing anggarannya. Ada juga yang dapat anggaran berlipat ganda tapi menjadi garda terdepan seperti Kemenkes, BNPB, Kemnaker (BUPM, Prakerja), Kemensos, Kemenkop UMKM," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani menyatakan, bahwa opini WTP untuk pemerintah juga menunjukan konsistensi pengelolaan keuangan negara walaupun di tengah upaya pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19.

"Capaian positif tersebut menjadi bukti bahwa sepanjang tahun 2020, pemerintah telah berupaya keras untuk memastikan peran APBN tetap optimal sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga tujuan atau target pembangunan nasional," papar dia.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah memperhatikan perbaikan prosedur pertanggungjawaban dari waktu ke waktu.

Termasuk perbaikan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara.

"Agar menjadi lebih baik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta pencapaian terbaik tujuan pembangunan nasional," pungkas dia.

Selain 26 Kab/Kota di Jatim menerima predikat opini WTP 5 kali berturut-turut, ada pula 2 Kota yang memperoleh penghargaan opini WTP 10 kali berturut-turut.

Kedua kota tersebut adalah Kota Malang dan Kota Blitar.