Megawati Sebut Penguasa seperti Era Orba, Anas: Jangan Sampai Demokrasi Mundur

BLITAR, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengatakan bahwa Gerakan Reformasi 1998 merupakan gerakan koreksi atas kekuasaan otoriter Rezim Orde Baru (Orba).

Anas mengharapkan elemen bangsa berupaya agar demokrasi Indonesia tidak mengalami kemunduran sehingga kembali ke pola kekuasaan Orba yang otoriter.

“Karena demokrasi kita sekarang ini dimulai dari reformasi yang ditujukan untuk mengoreksi Orde Baru,” ujar Anas di sela acara Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di Blitar, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Pastikan PKN Dukung Salah Satu Capres, Anas Urbaningrum: Diputuskan pada Waktu yang Tepat

Hal tersebut sekaligus mengomentari pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bahwa penguasa saat ini sudah bertindak seperti penguasa Orde Baru.

“Jangan sampai demokrasi kita mengalami kemunduran. Harus maju terus. Tidak boleh mundur,” tambahnya.

Baca juga: Saat Jokowi dan Kaesang Tanggapi Sentilan Megawati soal Penguasa Orde Baru...

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) era 1990-an itu menilai pernyataan Megawati yang merupakan tokoh nasional yang turut memberikan dukungan pada gerakan reformasi yang diusung kaum muda dan mahasiswa seharusnya didengarkan.

Menurut Anas, pihak yang saat ini berkuasa sebaiknya melihat pernyataan Megawati sebagai hal positif dari tokoh nasional yang memberi peringatan agar Indonesia tidak tergelincir lagi pada pola kekuasaan otoriter.

“Setiap perbincangan politik yang dimunculkan ke publik harus dilihat dalam konteks dan sisi positifnya. Kalau ada yang mengingatkan, itu kan hal bagus,” tuturnya.

Anas menilai bahwa pihak yang saat ini berkuasa memang memiliki sejumlah rapor demokrasi yang negatif meskipun tidak dipungkiri juga memiliki nilai positif.

“Ada hal-hal yang menurut saya harus dikoreksi. Ada juga yang sudah baik. Bagian lain harus didorong lebih kuat. Jangan sampai demokrasi kita stunting,” ujarnya.

Namun Anas tidak menyodorkan contoh konkret terkait sisi positif dan negatif dari pemerintahan saat ini.

Baca juga: Kaesang Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru: Menghina Presiden Ditangkap Enggak?

Begitu juga ketika dimintai tanggapan adanya kekhawatiran pada ketidaknetralan aparat negara dalam Pemilu 2024, Anas kembali menyebutkan, kekhawatiran itu sebagai pengingat bagi penguasa dan aparat negara.

“Aparat kan memang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk netral, ya jaga netralitas,” ujarnya.

Anas mengatakan, netralitas aparat negara dari berbagai matra akan berkontribusi sangat besar pada berlangsungnya Pemilu 2024 secara adil sehingga hasilnya pun memiliki legitimasi tinggi.

“Maka nanti peserta Pemilu 2024, apakah partai, apakah pasangan capres-cawapres, tidak akan banyak protes pada hasilnya. Siapa yang menang akan ‘legitimate’. Yang kalah tidak ada alasan untuk tidak menerima hasilnya,” kata Anas.

Sebagaimana diberitakan, di hadapan peserta Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Senin (27/11/2023) lalu, Megawati melontarkan kritik keras kepada penguasa yang diia sebut sudah bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru.

“Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi Ibu sudah jengkel, tahu enggak? Kenapa Republik ini penuh pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?” kata Megawati.