SURABAYA, KOMPAS.com- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH. Haedar Nashir mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat politik praktis dalam Pemilu termasuk Pilpres.
"Garis Muhammadiyah berdasar pada khittah yakni Muhammadiyah tidak terlibat pada proses politik praktis, maka harus menjadi acuan," kata Haedar di Surabaya, Selasa (2/5/2023), seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah Kecam Penembakan di Kantor MUI: Tak Penting Motifnya, Harus Diproses Hukum
Menurutnya urusan dukung mendukung adalah urusan pribadi.
Muhammadiyah pun memberi kebebasan pada anggotanya sebagai warga negara yang terlibat dan memberikan pilihan pada Pemilu nanti.
Namun Haedah menginginkan agar dukungan tidak dikaitkan dengan nama dan simbol organisasi.
"Insya Allah warga Muhammadiyah paham," kata dia.
Baca juga: Peneliti BRIN Tersangka, LBH PP Muhammadiyah Percayakan Kasusnya ke Polisi
Meski tidak ingin terlibat mengenai siapa yang akan maju dalam pemilu mendatang, Haedar mengatakan, yang terpilih harus memiliki visi pengembangan manusia yang progresif.
"Kemudian yang kedua harus punya visi mengelola tanah air kita yang kaya ini agar tidak dikuasai segelintir pihak tapi untuk hajat hidup orang banyak atau ada keadilan sosial," ujar dia.
Kemudian pemimpin harus bisa berada lintas batas di atas golongan, organisasi, dan sebagainya.
"Terlebih setelah terpilih baik di DPR maupun eksekutif. Begitu dia terpilih maka harus memimpin seluruh rakyat," pungkas dia.
Sumber: Antara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.