Kuasa Hukum Minta Ardi Dibebaskan dari Kasus Salah Transfer Uang Rp 51 Juta, Ini Pembelaannya

KOMPAS.com - Kuasa hukum Ardi Pratama terdakwa kasus salah transfer uang Rp 51 juta meminta kliennya dibebaskan.

Permohononan itu disampaikan kuasa hukum Ardi kepada majelis hakim PN Surabaya dalam sidang dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Dituntut 2 Tahun Penjara atas Kasus Salah Transfer Rp 51 Juta, Ini Pembelaan Ardi

"Kami mohon agar kiranya majelis hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan seluruh dakwaan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan JPU, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum," bunyi pembelaan yang dikutip dari nota pembelaan Ardi.

Kuasa hukum menyebut penerapan Pasal 85 Undang-Undang No 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana yang digunakan jaksa untuk menjerat terdakwa kurang tepat.

Baca juga: Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Pasal 85 UU No 3 tahun 2011 tersebut hanya bisa diterapkan jika pihak yang mengalami kerugian dan melaporkan adalah penyelenggara transfer dana dalam hal ini adalah disebut bank seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) UU No 3 tahun 2011.

Sementara pelapor dalam kasus tersebut bukanlah pihak yang menyelenggarakan transfer dana dalam hal ini perbankan, tapi pribadi atas nama Nur Chuzaimah, mantan karyawan BCA.

Selain itu, saat melapor ke Mapolrestabes Surabaya pada 31 Agustus 2020, Nur Chuzaimah mengaku atas nama BCA. Padahal sejak 1 April 2020, Nur telah pensiun dari BCA.

Selain itu BCA dinilai tidak dirugikan dalam kasus ini karena uang salah transfer sudah diganti oleh Nur.

Sebelumnya diberitakan, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus salah transfer uang Rp 51 juta, Ardi Pratama dua tahun penjara.

Pembacaan tuntutan dilakukan saat sidang yang digelar secara daring di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (24/3/2021).

Jaksa Zulfikar menjelaskan, Ardi dinilai bersalah melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.